Investasi Rp190 T Belum Bisa Tereksekusi per Kuartal I 2021

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mencatat sekitar Rp190,4 triliun atau 26,89 persen dari total investasi mangkrak di Indonesia masih belum tereksekusi sampai kuartal I 2021. Total investasi mangkrak sendiri mencapai Rp708 triliun, 

Sementara yang sudah sekitar Rp517,6 triliun atau 73,1 persen sudah tereksekusi dan masuk ke dalam catatan realisasi investasi pada awal tahun ini. Total realisasi investasi pada kuartal I 2021 mencapai Rp219,7 triliun.

"Iya, dari Rp219,7 triliun ini merupakan akumulasi dari sebagian investasi yang mangkrak. Sekarang sudah tereksekusi dari Rp708 triliun itu sudah Rp517,6 triliun," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual, Senin (26/4).

Kendati begitu, status tereksekusi ini bukan semata-mata berarti sudah terlaksana proyeknya. Bahlil mengatakan sebagian investasi mangkrak setidaknya sudah selesai masalah perizinannya.

"Terekeskusi yang dimaksudkan bukan langsung sekaligus running, tapi per termin, misal izin, tanah, dan segala macam sudah jalan dan program sudah mulai dilakukan," jelasnya.

Bahlil memberi contoh, misalnya ada perusahaan yang akan berinvestasi senilai Rp3 triliun. Saat ini, perusahaan itu setidaknya sudah selesai masalah izin dan lahannya. Penyelesaian itu setara dengan Rp200 miliar yang sudah tersalurkan ke dalam negeri.

"Realisasinya berapa? Rp200 miliar, nah itu dulu yang dicatat, bukan langsung Rp3 triliun dan itu pasti bangun pabrik kan butuh waktu dua tahun, tiga tahun. Jadi bacanya jangan sudah gol, langsung masuk, tidak begitu, yang kita tulis dari data investasi real bukan angka proposal project, bukan komitmen," terangnya.

Ia mengaku masih ada kerja keras yang harus dilakukan untuk mengawal investasi mangkrak yang belum tereksekusi. Selanjutnya, BKPM juga harus mengawal realisasi investasi dari perusahaan yang mendapat tax holiday alias libur pajak.

Jumlah investasi mencapai Rp1.000 triliun. "Ini memang pekerjaan besar, PR di BKPM besar," imbuhnya.

Untuk mengawal rencana investasi tersebut, Bahlil mengatakan BKPM akan melaksanakannya dengan penerapan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang akan dirilis pada Juni atau Juli 2021.

"Itu bagian sebagai strategi untuk memberikan kepastian bagi pengusaha, berikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi proses pelayanan. Saya pikir sudah saatnya kita bekerja harus secara terbuka, tidak bisa tertutup lagi, dan tidak bisa lagi urus izin tidak tahu kapan selesainya, harus mengubah sebab negara lain cepat melakukan perubahan," pungkasnya.

Sebagai informasi, total investasi asing dan domestik mencapai Rp219,7 triliun pada kuartal I 2021. Jumlahnya setara 24,4 persen dari target Rp900 triliun.

[Gambas:Video CNN]