Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menandatangani perjanjian kerja sama dengan KPU terkait pemanfaatan data Pemilu untuk penyaluran BLT UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan kerja sama ini diperlukan mengingat kementeriannya belum memiliki data terintegrasi terkait calon penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) tersebut.
"Supaya tepat sasaran kami gandeng KPU yang punya data yang sangat bagus. Karena itu kami terima kasih, nanti kami cocokkan. Karena kerumitan kami ini namanya betul NIK-nya beda, karena itu ini akan sangat menolong sekali," ujarnya usai penandatanganan perjanjian tersebut, Kamis (29/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teten melanjutkan tahun ini pemerintah menargetkan 12,8 juta pelaku UMKM menjadi penerima BLT tersebut, karena itu ketepatan penyaluran harus betul-betul dipastikan sesuai by name by address.
Ini mengingat jumlah dana yang disalurkan cukup besar, meski nilai bantuannya turun menjadi Rp1,2 juta dari Rp2,4 juta di tahun lalu.
"Tahun ini kami akan lanjutkan kembali salah satunya ada program bantuan presiden untuk usaha mikro yang belum bankable," jelasnya.
Teten juga mengklaim bantuan tersebut cukup berhasil mengurangi jumlah UMKM yang gulung tikar akibat mengalami tekanan cash flow sejak pandemi menghantam di tahun lalu.
"Alhamdulillah karena program itu yang diprediksi kira-kira UMKM dulu gulung tikar sampai puluhan juta ternyata hasil survei BPS hanya di bawah 500 ribuan. Memang cukup besar tapi dibandingkan dengan jumlah UMKM yang jumlahnya 64 juta ini relatif sedikit," jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah menyiapkan anggaran yang disiapkan sebesar Rp15,36 triliun untuk program BLT UMKM di tahun ini.
Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya menjelaskan hingga 1 April lalu pemerintah telah menyalurkan BLT kepada 6,6 juta pelaku UKM. "Sampai 1 April 2021 kemarin telah validasi data di kementerian dan disalurkan ke 6,6 juta UMKM. Anggarannya Rp7,9 triliun," ungkap Eddy awal April lalu.