Gandeng KPPU, Jabar Ingin Wujudkan Ekonomi Berkeadilan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bekerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait Sinergitas dalam Bidang Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang berkeadilan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Ketua KPPU Kodrat Wibowo di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (16/4).

Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan Pemprov Jabar berupaya menghadirkan perekonomian yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Saya berharap kami bisa bermitra agar Jabar bisa menjadi percontohan bagaimana ekonomi tumbuh secara adil. Adil itu dalam agama Islam adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan takarannya. Jadi, semua dapat sesuai dengan proporsinya masing-masing," kata Emil.

Emil menuturkan, pandemi Covid-19 membuat perekonomian Jabar terpuruk. Untuk itu, sejumlah inovasi terus dihadirkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Salah satunya mendorong masyarakat Jabar untuk berwirausaha sehingga bisa menekan angka pengangguran.

Ekosistem perekonomian yang dapat mendorong UMKM, kata Emil, sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, ia berharap melalui kerja sama tersebut, KPPU memberi masukan untuk memperkuat sistem perekonomian Jabar.

"Kami juga berharap ada masukan-masukan dari KPPU karena sifat kerja sama ini bukan hanya fasilitasi, tapi kami juga mohon diberi nasihat," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Pada kesempatan yang sama, Kodrat menyampaikan komitmen KPPU untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jabar untuk tumbuh.

"Undang-Undang menempatkan KPPU sebagai pengawas kemitraan dengan tambahan penguatan kewenangan. KPPU juga mau tidak mau nanti harus bisa membantu Pak Gubernur dan jajaran untuk mengedepankan usaha di unit skalanya kecil, menengah, juga mikro," jelasnya.