RI-Papua Nugini Sepakat Buka Perbatasan untuk Perdagangan

CNN Indonesia
Senin, 24 Mei 2021 09:50 WIB
RI dan Papua Nugini sepakat membuka perbatasan untuk perdagangan lagi. Kegiatan perdagangan di perbatasan sempat ditutup karena covid.
RI dan Papua Nugini sepakat membuka perbatasan untuk perdagangan lagi. Kegiatan perdagangan di perbatasan sempat ditutup karena covid. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah RI dan Papua Nugini (PNG) sepakat membuka kembali perbatasan kedua negara khusus untuk perdagangan. Kesepakatan dicapai dalam pertemuan yang dilakukan dua delegasi pejabat pos lintas negara pada Kamis (20/5) lalu.

"Rencana pembukaan perbatasan sudah dibahas dalam pertemuan antar pejabat kedua negara di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Jayapura," kata Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Pemprov Papua Suzanna Wanggai seperti dikutip dari Antara Senin (24/5).

Dalam kedua delegasi sepakat pembukaan kembali perbatasan negara dilakukan seminggu dua kali setiap Selasa dan Kamis.


Kesepakatan rencana berlaku mulai 21 Juni 2021. Untuk melaksanakan kesepakatan itu, pihaknya sedang melakukan beberapa persiapan, termasuk  menyiapkan aturan.

Ia menambahkan pembukaan batas perdagangan harus mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku serta protokol kesehatan terkait Covid-19.

"Mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan lancar dan mematuhi prosedur," harap Suzanna Wanggai.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi perdagangan perbatasan Papua dan Papua Nugini sempat ditutup semenjak penyebaran virus corona beberapa waktu belakangan ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Walaupun ditutup, beberapa kali perbatasan dibuka sesuai kesepakatan kedua negara untuk beberapa keperluan misalnya pemulangan pekerja migran (PMI) dan warga yang baru selesai menjalani hukuman baik di Papua Nugini maupun Papua.

Terkait kemungkinan pembukaan perbatasan untuk warga pada dua negara, ia mengatakan hingga kini masih akan dibahas lebih lanjut karena untuk awal hanya untuk keluar masuk barang.

"Awalnya Pemerintah PNG mengusulkan tiga kali seminggu namun delegasi Indonesia menyatakan untuk tahap awal hanya dua kali seminggu dan disetujui," kata Suzanna Wanggai.

(antara/agt)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER