Sri Mulyani Siapkan Rp40,33 T Atasi Masalah Gizi Kronis 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana senilai Rp40,33 triliun untuk mengatasi masalah stunting atau gizi kronis pada anak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Jumlahnya meningkat tipis dari Rp39,8 triliun pada APBN 2020.

"Kami berharap anggaran yang besar tentu menghasilkan manfaat nyata dan signifikan dalam mengurangi stunting bagi anak-anak Indonesia," ujar Ani, sapaan akrabnya di acara Webinar Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan APBD 2022 secara virtual, Senin (24/5).

Ani merinci alokasi itu terdiri dari anggaran dari kementerian/lembaga mencapai Rp32,98 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp7,35 triliun. Dari anggaran stunting di kementerian/lembaga, dana dibagi menjadi dana untuk intervensi spesifik, sensitif, dan dukungan koordinasi.

Sementara untuk TKDD terbagi menjadi DAK Fisik, DAK Non-fisik, hingga DID. Dana ini digunakan untuk bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, program bagi ibu hamil, dan lainnya.

Kendati begitu, bendahara negara memberi catatan bahwa program stunting antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) kadang masih kurang sejalan. Hasilnya, penurunan tingkat prevelensi stunting di Indonesia belum signifikan.

Pada 2019, angka prevelensi stunting Indonesia berada di kisaran 27,7 persen. Padahal, pemerintah ingin mengejar target angka prevelensi stunting hanya 14 persen pada 2024.

"Angka ini (27,7 persen) peringkat kedua terbawah di Asia Tenggara dan peringkat ke-35 di dunia," ucapnya.

Untuk itu, ia meminta kementerian/lembaga dan pemda segera menyinkronkan program-programnya dalam rangka menurunkan stunting. Khusus bagi pemda, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu meminta agar pemda juga menggunakan TKDD-nya untuk penurunan stunting.

"Peran pemerintah daerah sangat penting untuk terus mendorong program stunting sebagai prioritas utama, dan kepada gubernur, wali kota, bupati agar dapat memberikan arahan kepada seluruh dinas dan organisasi perangkat daerah untuk memahami, mengenali, dan berkomitmen untuk menangani stunting ini," katanya.

Ani mengatakan penggunaan anggaran untuk penurunan stunting sangat penting karena prevelensinya berpotensi naik karena tekanan pandemi covid-19. Sebab, pandemi menimbulkan masalah kesehatan dan ekonomi, termasuk dalam hal kemampuan memenuhi kebutuhan standar gizi anak.

"Pandemi covid juga hambat kegiatan pencegahan stunting dengan terganggunya layanan kepada masyarakat akibat social and physical distancing di Posyandu, kelas ibu hamil, Bina Keluarga Balita (BKB), dan PAUD semuanya alami hambatan," jelasnya.

Selain itu, pandemi juga menghambat akses pangan terhadap produksi dan distribusi pangan, penurunan daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi, hingga meningkatkan angka kemiskinan.

[Gambas:Video CNN]