Jokowi: Saya Tak Beri Toleransi Penyelewengan Anggaran Negara

cnn, CNN Indonesia | Kamis, 27/05/2021 12:26 WIB
Jokowi menyatakan tidak akan memberi toleransi sedikit pun kepada bawahannya yang menyelewengkan anggaran negara walaupun itu hanya Rp1. Jokowi menyatakan tak akan memberikan ampun kepada bawahannya yang menyalahgunakan uang negara. (Muchlis Biro Setpres).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta tidak ada Rp1 pun dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi dikorupsi.

Ia juga menyatakan tak akan memberikan ampun pada pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara.

"Berkali-kali saya menyampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran," katanya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/5).


Agar penyalahgunaan bisa dicegah, ia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawasi dengan ketat pelaksanaan APBN.

"Pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," ujar Jokowi.

Kepala negara mengatakan penggunaan APBN harus tepat sasaran karena keuangan negara kini tidak hanya digunakan untuk menjalankan roda pemerintah seperti kondisi normal. Misalnya, mencapai tujuan pemerintah, program pemerintah, dan tercapainya tujuan belanja anggaran yang akuntabel dan efisien.

[Gambas:Video CNN]

Saat ini, APBN justru punya tugas tambahan menjadi penopang sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia yang tengah tertekan krisis akibat pandemi covid-19.

"Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," imbuhnya.

Kendati meminta diawasi dengan ketat, orang nomor wahid di Indonesia itu mengingatkan agar itu semua tidak menakut-nakuti kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah.

Pasalnya, ia khawatir pengawasan ini nantinya justru membuat pelaksanaan APBN menjadi lambat karena terlalu hati-hati, sehingga dampaknya jadi tidak bisa cepat dirasakan masyarakat.

"Tapi saya juga ingin ingatkan lagi kepada BPKP dan jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan," pungkasnya.

(uli/agt)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK