Jokowi Minta BPKP dan APIP Kawal Target Pertumbuhan 7 Persen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar realisasinya lebih cepat, sehingga bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II 2021.
Menurut kepala negara, pengawalan ini sangat perlu karena target pertumbuhan yang dikejar cukup tinggi. Sementara pada kuartal I 2021, ekonomi Indonesia masih tumbuh minus 0,74 persen.
Sayangnya, dengan target yang tinggi itu, realisasi belanja APBN justru masih rendah, yaitu baru mencapai kisaran 15 persen dari pagu. Sedangkan belanja APBD sekitar 7 persen dan belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru 24,64 persen dari pagu.
"Ini bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Oleh sebab itu, orkestrasi ini harus betul-betul terkelola dengan baik. Saya minta percepatan belanja pemerintah terus dikawal dan ditingkatkan," ucap Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/5).
Bahkan, realisasi pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga baru mencapai 10,98 persen. Khusus di pemerintah pusat, realisasinya masih kurang dari 5 persen.
"Ini yang terus harus dikawal dan dibantu, karena itu saya minta kepada BPKP dan APIP melihat betul, mencari penyebab lambatnya realisasi belanja ini, ini ada apa? Lalu memberi solusi, carikan solusinya, menawarkan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini, ini tugas dalam mengawal belanja tadi," katanya.
Lebih lanjut, percepatan APBN secara keseluruhan dibutuhkan agar Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan secara keseluruhan di kisaran 4,5 persen hingga 5,5 persen pada akhir tahun.
"Saya meyakini insyaAllah kalau semuanya bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya, angka itu bukan sesuatu yang mustahil untuk diraih," pungkasnya.