Kemenkeu Buka Peluang Fintech Swasta Salurkan Bansos
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang kerja sama dengan perusahaan penyelenggara teknologi finansial (fintech) swasta dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos).
Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Saiful Islam mengatakan pemerintah baru menjajaki dengan LinkAja, yang merupakan layanan keuangan digital BUMN.
"Kami sangat terbuka untuk kerja sama dengan teman-teman di sektor private (swasta) yang cukup advance dalam hal teknologi. Ketika mereka meng-cover atau menawarkan kira-kira apa yang mereka bisa kontribusikan untuk kelancaran program pemerintah yang recipient (penerima) bisa puluhan bahkan ratusan juta itu kami sangat terbuka," ujarnya dalam acara Sosialisasi Rencana Kerja Satu Data Indonesia 2021 yang tayang di Youtube Bappenas RI, dikutip Kamis (27/5).
Saiful menuturkan kerja sama dengan fintech tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan sistem distribusi bansos. Khususnya, untuk penerima manfaat di daerah terpencil atau 3T.
Selama ini, lanjutnya, pemerintah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk menyalurkan bansos ke daerah terpencil.
"Namun demikian, kami juga punya gagasan ke depan, kami coba bekerja sama dengan teman-teman fintech dan yang sudah kami jajaki kemungkinannya adalah dengan teknologi yang digunakan oleh LinkAja, sehingga penggunaan dari kartu tidak harus lagi diperlukan bagi penerima manfaat sepanjang mereka memiliki perangkat seluler dan bekerjasama dengan salah satu pemilik fasilitas, LinkAja misalnya. Tidak tertutup kemungkinan fintech lainnya," imbuhnya.
Sebelumnya, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mengatakan pemerintah akan menjajaki kerja sama dengan fintech untuk menyalurkan bansos. Pemerintah akan mempersiapkan proyek percobaan (pilot project) terlebih dulu yang sedianya dilakukan tahun ini.
Ketua Sekretariat DNKI sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan pihaknya sudah mendekati beberapa fintech skala besar untuk menggelar pilot project tersebut. Hanya saja, ia enggan menyebut nama fintech yang sudah didekati hingga saat ini.
Fintech yang tengah didekati berjenis payment, clearing, settlement. Mereka merupakan fintech yang khusus memberikan layanan sistem pembayaran dan uang elektronik.
"Kelihatannya kami mau coba pilot project di tahun ini. Kalau lancar, akan kami teruskan," ujar Iskandar.
Menurutnya, pilot project ini akan menjadi penentu, apakah kerja sama dengan fintech untuk penyaluran bansos diperlukan atau tidak. Apabila memang penyaluran bansos menggunakan fintech kalah efisien dari saat ini, pemerintah bisa menghentikan kerja sama.