Sri Mulyani Respons Pidato Jokowi Soal Belanja Infrastruktur

CNN Indonesia | Rabu, 02/06/2021 15:54 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons pidato Presiden Jokowi terkait belanja infrastruktur pemerintah pusat dan daerah yang tak jelas dan tak sinkron. Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons pidato Presiden Jokowi terkait belanja infrastruktur pemerintah pusat dan daerah yang tak jelas dan tak sinkron.(CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons pidato Presiden Joko Widodo terkait belanja infrastruktur pemerintah pusat dan daerah yang tak jelas dan kerap tak sinkron.

Ia mengatakan nantinya belanja anggaran terkait pembangunan infrastruktur akan disinkronisasikan agar konsisten dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Saat ini, Kepala Bappenas tengah melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terkait dengan belanja infrastruktur tahun depan.

"Untuk belanja di bidang infrastruktur, kami akan lihat bagaimana pembagian belanja itu secara lebih konsisten. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden konsistensi dari belanja pusat dengan daerah. Ini Menteri Bappenas sekarang ini sibuk membuat trilateral dan make sure prioritasnya akan tepat," ujarnya di Komisi XI, Rabu (2/6).


Tak hanya terkait infrastruktur, semua belanja anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mulai dari bidang kesehatan hingga pendidikan juga akan dibahas dalam forum trilateral tersebut untuk ditentukan berdasarkan skala prioritasnya.

"Kami sampaikan ke sana. Sehingga beliau (Kepala Bappenas) sekarang memanggil semua menteri-menteri, kita dukung semuanya, prioritasnya supaya nanti jangan sampai ada belanja kementerian lembaga yang tidak cocok dengan TKDD-nya, dan ini menjadi hal yang perlu kita perbaiki," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyentil program, proyek, hingga data pemerintah pusat dan daerah. Untuk proyek misalnya, ia melihat ada yang dilaksanakan di sejumlah wilayah yang menurutnya tak memiliki ukuran keberhasilan dan sasaran yang jelas.

Hal tersebut menggambarkan masih adanya kesenjangan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Imbasnya, infrastruktur yang terbangun tak terkoneksi dengan program lain yang sedang dijalankan serta tak mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Jokowi mencontohkan kasus itu bisa dilihat dari pembangunan waduk yang tak tersambung dengan jaringan irigasi baik primer, sekunder maupun tersier. Di tempat lain, ada pula pembangunan pelabuhan yang tak memiliki akses atau jalan masuk.

"Ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan, dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu," jelas kepala negara dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]



(hrf/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK