Wapres: Masalah Ketenagakerjaan RI Makin Kompleks

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini semakin kompleks. Sebab, angka pengangguran di Indonesia tinggi, sedangkan di sisi lain tingkat daya saing atau produktivitas masih rendah.

"Persoalan ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks," ungkapnya dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta Peresmian BLK Komunitas 2020, Selasa (8/6).

Menurut Wapres, permasalahan ketenagakerjaan diperparah dengan pandemi covid-19. Data Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan 19,1 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi covid-19. Sementara itu, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang di Februari 2021.

"Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai atau pernah mengikuti pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill," imbuh dia.

Selain itu, persoalan ketenagakerjaan disebabkan oleh ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi teknologi.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan pembangunan SDM sebagai program prioritas nasional, karena kualitas SDM menjadi kunci memenangkan persaingan global.

"Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu negara terhadap negara-negara lainnya, baik dari sisi daya tarik investasi maupun produk yang dihasilkan," terang dia.

Kendati demikian, pengembangan SDM sendiri masih menemui tantangan. Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menuturkan Indonesia harus memiliki kesiapan infrastruktur bidang teknologi digital, seperti big data, artificial intelligence (AI), dan internet of things (IOT) untuk melahirkan SDM yang bisa bersaing di kancah global.

Dalam kesempatan itu ia mendorong kerja sama semua pihak guna membentuk SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Sebab, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian guna mewujudkan SDM Indonesia yang berdaya saing.

"Diperlukan keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, swasta, perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga keagamaan seperti pondok pesantren yang tersebar di berbagai pelosok daerah," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]