Skenario Dampak Ekonomi RI saat PPKM Mikro Ketat vs Lockdown

Dampak Lockdown

Skenario dampak ekonomi ini, katanya, berbeda jika pemerintah justru tiba-tiba mengubah kebijakan jadi lockdown. Taruhlah, pemerintah hanya menerapkan lockdown regional di beberapa daerah yang sangat tinggi lonjakan kasusnya, seperti DKI Jakarta dan kota sekitarnya.

"Ini dampaknya pasti luar biasa ke ekonomi, karena Jabodetabek saja peranannya sudah 17 persen ke PDB nasional. Jadi meski cuma Jabodetabek yang lockdown, sudah langsung terasa pengaruhnya, karena sudah ibu kota, pusat bisnis, pusat belanja juga," jelasnya.

Dampak ekonominya bakal semakin berat karena pemerintah mesti menambah bansos dan insentif yang lebih besar lagi. Misal, lockdown dua minggu, maka setidaknya perlu tambahan anggaran untuk menanggung 'makan' masyarakat untuk dua minggu juga.

Hal ini, sambungnya, sudah pasti membuat beban APBN melonjak drastis. Bahkan, tak cuma APBN yang tertekan, tapi APBD juga. Pasalnya, ada belanja-belanja untuk masyarakat yang perlu ditanggung oleh pemerintah daerah setempatnya.

"Meski kalau bicara APBD kemampuannya berbeda-beda, misal DKI mungkin punya kemampuan, tapi belum tentu daerah lain juga, begitu juga dengan nasional (APBN)," ujarnya.

Bila lockdown yang dipilih, menurut Tauhid, realokasi anggaran besar-besar sudah pasti harus dilakukan. Proyek-proyek infrastruktur yang bisa ditahan, juga harus segera dihentikan agar dananya bisa dipakai lebih dulu untuk menopang ekonomi.

Sementara jika cuma PPKM Mikro Ketat, mungkin dampak realokasi tidak besar-besaran. Sebab, pemerintah hanya perlu menggeser beberapa anggaran saja yang notabenenya tidak begitu besar.

"Realokasi anggaran ini yang paling memungkinkan, karena kalau tambah utang lagi sudah tidak mungkin, agak berat, apalagi 2023 nanti defisit harus kembali ke 3 persen (dari PDB), di 2022 saja sudah harus mulai turun ke 4 persen, jadi kuncinya hanya bertahan dengan anggaran yang ada sebisa mungkin," tuturnya.

Senada, Ekonom sekaligus Founder Narasi Institute Fadhil Hasan juga berpandangan sama. Menurutnya, anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp699,43 triliun sudah pasti harus ditambah, entah saat PPKM Mikro Ketat atau lockdown diberlakukan.

Tapi, penambahan anggaran PEN saat PPKM Mikro Ketat tidak akan sebesar jika kebijakan lockdown yang diambil. Kendati begitu, ia belum bisa memperkirakan kebutuhan dana PEN tambahan untuk masing-masing kebijakan.

"Besaran dana PEN ini juga bergantung dengan seberapa lama kebijakan ini berlangsung, lonjakan kasusnya berlangsung, misal kalau dua minggu saja cukup atau ternyata butuh sebulan terus begini kebijakannya, meski saya berapa besarannya belum tahu," kata Fadhil.

Dampak lanjutannya, kata Fadhil, sudah pasti utang akan semakin menumpuk. Sebab, kedua kebijakan pada dasarnya sama-sama membuat sumbangan penerimaan pajak bisa semakin lemah.

Alhasil, pemerintah harus mencari sumber lain untuk menutup kebutuhan dan itu merupakan utang. Hanya saja, utang ini, menurutnya, bisa dikecilkan risikonya dengan menambah utang melalui Bank Indonesia (BI), bukan lembaga ekonomi dan keuangan internasional.

"BI kan bersedia jadi standby buyer dan sudah sepakat dengan pemerintah, ya untuk kondisi seperti ini tentu pemerintah lebih bisa andalkan BI lewat SBN yang dijual ke BI daripada sumber lain," terangnya.

Sementara untuk dampak terhadap ekonomi, jika Indonesia menerapkan PPKM Mikro Ketat, kemungkinan pertumbuhan ekonomi cuma berkurang sedikit dibandingkan kebijakan lockdown.

Ia pun berkaca pada kondisi Indonesia saat kuartal I 2020 atau awal pandemi muncul di tanah air. Kala itu, ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 2,97 persen dari sebelumnya 5 persen pada kuartal I 2019.

Tapi, kalau lockdown yang diambil, maka kondisinya bisa berkaca pada ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020, yaitu minus 5,32 persen.

"Jadi kalau PSBB (lockdown), pasti dampak secara ekonomi sangat signifikan, meski kalau mau lebih efektif ya lockdown sekalian, tapi konsekuensinya sangat memberatkan ekonomi karena pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]