Menakar Anggaran RI Buat Lockdown Covid-19

CNN Indonesia | Selasa, 22/06/2021 12:10 WIB
Ekonom menilai opsi penguncian wilayah (lockdown) tidak akan diambil pemerintah mengingat anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari alokasi dana PEN. Ekonom menilai opsi penguncian wilayah (lockdown) tidak akan diambil pemerintah mengingat anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari alokasi dana PEN. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia --

Ekonom sekaligus Founder Narasi Institute Fadhil Hasan menilai kebijakan penguncian wilayah (lockdown) tidak akan menjadi pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menahan lonjakan kasus positif virus corona (covid-19). Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan sangat besar.

Bahkan, Fadhil menilai, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tak akan mampu menopang kebutuhan dana jika kebijakan ini diambil.

"Jadi kalau PSBB (lockdown), pasti dampak secara ekonomi sangat signifikan, meski kalau mau lebih efektif ya lockdown sekalian, tapi konsekuensinya sangat memberatkan ekonomi karena pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat," ujar Fadhil kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/6).


Kendati belum bisa membagi hitungan-hitungan berapa sekiranya kebutuhan dana PEN untuk menopang ekonomi saat lockdown, Fadhil memastikan tambahan anggaran yang diperlukan sangat besar.

Hal ini berasal dari asumsi perlu bantuan sosial (bansos), subsidi, hingga berbagai insentif kepada masyarakat dan pelaku dunia usaha.

Pada tahun ini saja misalnya, pemerintah sudah menganggarkan dana PEN mencapai Rp699,43 triliun untuk pemulihan ekonomi dengan penerapan skema PPKM Mikro. Alokasi dana pada tahun ini saja sudah naik tinggi dibanding tahun lalu saat pandemi baru muncul di Indonesia, yaitu sekitar Rp579,78 triliun.

Jika kebijakan PPKM Mikro kemudian diubah jadi lockdown, maka sudah pasti angkanya lebih dari dana PEN saat ini. Estimasinya merujuk pada komponen ekonomi apa saja yang perlu ditanggung pemerintah untuk masyarakat, lalu berapa lama durasi kebijakan itu diterapkan.

"Besaran dana PEN ini juga bergantung dengan seberapa lama kebijakan ini berlangsung, lonjakan kasusnya berlangsung, misal kalau dua minggu saja cukup atau ternyata butuh sebulan terus begini kebijakannya, meski saya berapa besarannya belum tahu," katanya.

Selain itu, menurut Fadhil, kebutuhan dana PEN yang meningkat untuk lockdown tidak sebanding dengan kemampuan APBN. Sebab, penerimaan negara justru akan semakin seret saat lockdown karena aktivitas ekonomi benar-benar tidak jalan.

Sementara sumber belanja tidak mungkin mengandalkan utang lagi, lantaran sudah menumpuk.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad juga mengamini hal tersebut.

"Karena kalau tambah utang lagi sudah tidak mungkin, agak berat, apalagi 2023 nanti defisit harus kembali ke 3 persen (dari PDB), di 2022 saja sudah harus mulai turun ke 4 persen," ungkap Tauhid.

Satu-satunya cara adalah memanfaatkan dana PEN yang ada semaksimal mungkin. Begitu juga dengan APBN.

Jurus paling mentok, sambungnya, adalah realokasi anggaran. Khususnya, proyek-proyek infrastruktur dan reformasi kebijakan berjangka panjang, mau tidak mau diundur perlahan.

"Realokasi anggaran ini yang paling memungkinkan, jadi kuncinya hanya bertahan dengan anggaran yang ada sebisa mungkin," terangnya.

Tak cuma PEN dan APBN yang tak sanggup menopang konsekuensi lockdown, Tauhid juga menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga bakal jebol. Apalagi kalau kebijakan lockdown yang diambil bersifat regional, misalnya hanya di kota-kota berstatus zona merah.

"Meski kalau bicara APBD kemampuannya berbeda-beda, misal DKI mungkin punya kemampuan, tapi belum tentu daerah lain juga, begitu juga dengan nasional (APBN)," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK