Sulit Gantikan Peran Ekonomi Jakarta Meski Ibu Kota Dipindah
CNN Indonesia
Selasa, 22 Jun 2021 10:46 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Ekonom menyebut di usianya yang sudah mendekati 500 tahun, Jakarta masih memiliki 'magnet' besar. Pemindahan ibu kota dinilai belum bisa menggantikan peran ekonomi Jakarta. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --
DKI Jakarta genap berusia 494 tahun pada Selasa (22/6) ini. Namun, di tengah usia yang mendekati 500 tahun itu, pemerintah di bawah komando Jokowi punya rencana baru; mengganti peran Jakarta sebagai ibu kota negara dengan memindahkannya ke Kalimantan Timur.
Padahal, tidak dipungkiri, meski berwajah awut-awutan, kota dengan penduduk 10,56 juta ini masih memiliki magnet kuat warga dari berbagai daerah di Indonesia merantau ke ibu kota.
Mereka memilih mengesampingkan problematika yang menghiasi Jakarta, baik kemiskinan, kriminalitas, sosial, kemacetan dan lain sebagainya sembari berharap hidup dan kesejahteraan bisa membaik.
Maklum, perputaran ekonomi di Jakarta memang selama ini cukup kencang. Ini salah satunya bisa dilihat dari kontribusi ekonomi DKI terhadap nasional yang masih terbesar dibanding seluruh provinsi di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, kontribusi Jakarta terhadap ekonomi Indonesia pada 2019 kemarin sebesar 17 persen-18 persen.
Sejalan dengan itu, DKI juga menjadi provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita atau rata-rata pendapatan penduduk tertinggi dari 34 provinsi di RI. BPS mencatat PDRB DKI harga berlaku pada 2020 sebesar Rp260,44 juta dan disusul oleh calon ibu kota negara (IKN) Kalimantan Timur senilai Rp160,1 juta.
Kepala Peneliti Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyebut secara ekonomi memang masih sulit menggantikan peran DKI meski PDRB per kapita Kaltim hanya selisih satu peringkat di bawah DKI.
Ia menilai perpindahan ibu kota nantinya tidak akan menggantikan peran Jakarta sebagai kota bisnis Indonesia. Pasalnya, selama ini pemerintah sudah menyatakan pemindahan ibu kota sebenarnya sebagian besarnya hanya menitikberatkan pada masalah administrasi saja.
Kalau pun disiapkan menjadi sister city atau provinsi penopang ekonomi DKI, ia mengatakan jalan ibu kota baru masih panjang . Pasalnya, ekonomi Kaltim masih bertumpu pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara kondisinya sangat fluktuatif mengikuti harga pasar internasional.
Ia mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini memang tengah menyiapkan Indonesia sebagai penentu harga (price setter) kelapa sawit dunia. Namun, mimpi tersebut ditargetkan baru tercapai pada 2045 mendatang.
Padahal, ibu kota baru digadang-gadang bakal disahkan sebelum Jokowi turun tahta pada 2024 nanti.
Melihat rentannya perekonomian Kaltim, ia menyebut pemerintah harus memiliki kajian terkait peralihan sektor atau exit plan dari pertambangan dan perkebunan menjadi jasa, perdagangan, industri atau sektor yang memiliki basis penyangga yang kuat.
"Saya tidak terbayang kalau ekonomi ibu kota nanti ditopang oleh sektor yang siklus ekonominya panjang. Sektor penopang harus yang perputaran uangnya cepat," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.
Ia mengakui pergeseran sektor di IKN memang tidak semudah membalikkan telapak tangan yang bisa terjadi dalam waktu singkat. Apalagi, sampai sekarang ia mengaku belum melihat perencanaan yang tajam dan mendalam dari pemerintah soal pengembangan ekonomi di ibu kota baru di masa yang akan datang.
Padahal, kebijakan memindahkan ibu kota bukan hal sepele.
Dia mewanti-wanti pemerintah agar tidak mengulangi kegagalan Brasil, Myanmar, hingga Malaysia. Apalagi, pemerintah ngotot ingin memindahkan ibu kota mesti APBN sedang 'sakit' akibat pandemi covid-19.
Dari kajian Indef, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp600 triliun untuk memindahkan ibu kota negara. Sayangnya, besarnya dana tersebut tidak memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.
Ia menyebut dalam jangka pendek kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dari perpindahan ibu kota hanya sebesar 0,02 persen. Angka kajian yang didapatnya jauh lebih kecil dari yang dibuat Bappenas bahwa pembangunan ibu kota baru akan berkontribusi sebesar 0,9 persen terhadap PDB riil di Indonesia.
Ia menilai kajian Bappenas merupakan analisis optimis. Bila pun kajian Bappenas akurat, ia menyebut kontribusi tetap sangat kecil dan tidak banyak manfaat yang dirasakan masyarakat secara nasional.
Dia tak menampik bakal ada efek limpahan (spillover) dari perpindahan ibu kota ke daerah-daerah di Kalimantan, khususnya provinsi Kaltim. Ia memproyeksikan kontribusi perpindahan ibu kota terhadap ekonomi Kalimantan Timur untuk jangka pendek sebesar 6,83 persen dan 4,58 persen untuk jangka panjang.
Lalu untuk seluruh pulau Kalimantan, kontribusi jangka pendek dinyatakan sebesar 3,61 persen dan 2,85 persen dalam jangka panjang.
Ia mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki masalah konektivitas (linkage) antara ibu kota baru dan daerah sekitarnya guna memaksimalkan kontribusi ekonominya.
"Saya kira konektivitas ini penting dalam kontribusi ekonomi yang selama ini digadang-gadang bahwa ibu kota untuk pemerataan karena ada di tengah negara. Ini urusannya bukan posisi di mana," jelasnya.
Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal sepakat peran Jakarta tidak bakal tergantikan dalam jangka pendek meski dana investasi yang dikeluarkan untuk membangun IKN bernilai fantastis.
Pasalnya, DKI seperti ibu kota negara lainnya di dunia telah melewati fase evolusi yang panjang. Peran ini tidak akan bisa secara instan bisa diambil alih oleh Kaltim sebagai ibu kota baru.
Dia juga mengaku pesimis bakal banyak pelaku bisnis yang berpindah mengikuti posisi ibu kota baru. Paling-paling, kata dia, ibu kota baru hanya magnet administrasi pemerintah saja yang dipindahkan demi memisahkan fungsi bisnis dan administrasi negara.
Walau begitu, bukan berarti Kaltim tidak perlu secara gencar dialihkan sektor ekonominya dari pertambangan dan perkebunan menjadi industri manufaktur dan jasa. Ia menyebut dibutuhkan peta jalan yang jelas untuk mengarahkan peralihan dari sektor hulu ke hilir.
Bila lancar, ia memprediksikan sektor yang akan mulai menggeliat dulu adalah makanan, minuman dan properti. Kemudian, setelah sektor kebutuhan dasar terpenuhi, sektor penyokong seperti jasa dan manufaktur akan mengikuti.
Untuk alasan pemerataan, Faisal mengaku setuju bila ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang notabene lebih menjangkau Indonesia bagian Tengah dan Timur.
Tapi soal pusat ekonomi, ia menyebut Indonesia masih akan menganut Jakarta-sentris atau bertumpu pada DKI. Ia menilai meski akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi Jakarta akibat pergeseran, namun penurunan tidak akan terlalu besar.
Ia memproyeksikan kontribusi DKI terhadap PDB masih akan di atas 10 persen.
"Dalam jangka pendek, saya perkirakan kontribusi DKI masih di angka belasan persen," ujarnya.
Faisal mencatatkan pemerintah untuk menyiapkan peta jalan transportasi, logistik, dan mobilitas orang dan barang di ibu kota baru. Selain itu, fasilitas penopang seperti listrik, air, dan internet harus sudah disiapkan. Apalagi mengingat IKN mengusung kota Smart City.
Sepaham dengan Rizal, Faisal berpendapat bakal terjadi pertumbuhan pendapatan per kapita untuk masyarakat di Kaltim. Secara rata-rata per provinsi di Kalimantan ia menyebut kontribusi ekonomi memang akan meningkat, namun belum tentu kontribusi terjadi secara merata.
Bila tidak diintervensi ia khawatir yang kaya bakal makin kaya dan yang miskin tidak menikmati sama sekali. Pasalnya, di Kaltim saat ini pun daya beli masyarakat secara rata-rata lumayan besar, namun untuk aspek kesenjangannya menjadi permasalahan lain.
Dia mencontohkan soal harga tanah. Ia menekankan harus ada intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga lahan di IKN tidak melonjak gila-gilaan.
Bila ini terjadi, konsekuensinya hanya akan ada segelintir masyarakat elit saja yang bisa menjadi warga ibu kota baru.
"Jangan sampai kepentingan untuk menguasai untuk masuk ke ibu kota baru mengalahkan kepentingan publik," tegasnya.
Sementara dari sisi pemerintah, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) atau Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan memang tidak ada niat pemerintah untuk menggantikan peran ekonomi DKI ke Kaltim.
Pemerintah, kata dia, menyiapkan IKN menjadi kota baru di Indonesia Tengah untuk melengkapi kekuatan ekonomi DKI di Indonesia bagian Barat.
"(IKN) tidak bisa menggantikan, bukan saling berkompetisi. Artinya bukan menggantikan tapi saling melengkapi," bebernya.
Amalia mengakui saat ini memang pilar ekonomi yang dimiliki Provinsi Kaltim masih sangat rentan karena bertumpu pada komoditas kelapa sawit dan batu bara.
Namun, ia mengklaim pihaknya sudah mengidentifikasi sektor potensial yang nantinya akan menggantikan porsi perkebunan dan pertambangan supaya ekonomi di ibu kota baru bisa melengkapi DKI Jakarta.
Amalia mengatakan nantinya akan dibangun industri manufaktur yang berbasis pada sumber daya alam Kaltim, seperti oleokimia dan biofuel yang berbahan baku kelapa sawit.
"Caranya harus lakukan transformasi ekonomi Kaltim sehingga tidak lagi bergantung pada komoditas non-olahan yang selama ini Kaltim bergantung pada CPO dan batu bara dan karena dia sangat bergantung pada CPO dan batu bara, sehingga perekonomian Kaltim sangat rentan," jelasnya.
Dia meyakini IKN bakal menjadi kunci pertumbuhan ekonomi RI dapat melenggang di atas 5 persen pasca covid-19. Bila tidak ada IKN, ia menilai bakal berat melakukan transformasi ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat mengantar Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju.
Ia menambahkan kalau pihaknya bakal menciptakan rantai pasokan dari pulau dan provinsi di sekitar IKN melalui peningkatan hubungan erat dengan DKI. Ia mengklaim Kaltim tidak akan mengambil kue pertumbuhan ekonomi DKI meski mengambil alih takhta sebagai ibu kota negara.
"Kaltim nanti akan menjadi pengungkit ekonomi kawasan timur lainnya agar bergerak, akan menjadi lokomotif sehingga menarik provinsi lain di kawasan timur untuk bergerak sehingga peran ekonomi kita akan bergeser," tutupnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
DKI Jakarta genap berusia 494 tahun pada Selasa (22/6) ini. Namun, di tengah usia yang mendekati 500 tahun itu, pemerintah di bawah komando Jokowi punya rencana baru; mengganti peran Jakarta sebagai ibu kota negara dengan memindahkannya ke Kalimantan Timur.
Padahal, tidak dipungkiri, meski berwajah awut-awutan, kota dengan penduduk 10,56 juta ini masih memiliki magnet kuat warga dari berbagai daerah di Indonesia merantau ke ibu kota.
Mereka memilih mengesampingkan problematika yang menghiasi Jakarta, baik kemiskinan, kriminalitas, sosial, kemacetan dan lain sebagainya sembari berharap hidup dan kesejahteraan bisa membaik.
Maklum, perputaran ekonomi di Jakarta memang selama ini cukup kencang. Ini salah satunya bisa dilihat dari kontribusi ekonomi DKI terhadap nasional yang masih terbesar dibanding seluruh provinsi di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, kontribusi Jakarta terhadap ekonomi Indonesia pada 2019 kemarin sebesar 17 persen-18 persen.
Sejalan dengan itu, DKI juga menjadi provinsi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita atau rata-rata pendapatan penduduk tertinggi dari 34 provinsi di RI. BPS mencatat PDRB DKI harga berlaku pada 2020 sebesar Rp260,44 juta dan disusul oleh calon ibu kota negara (IKN) Kalimantan Timur senilai Rp160,1 juta.
Kepala Peneliti Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyebut secara ekonomi memang masih sulit menggantikan peran DKI meski PDRB per kapita Kaltim hanya selisih satu peringkat di bawah DKI.
Ia menilai perpindahan ibu kota nantinya tidak akan menggantikan peran Jakarta sebagai kota bisnis Indonesia. Pasalnya, selama ini pemerintah sudah menyatakan pemindahan ibu kota sebenarnya sebagian besarnya hanya menitikberatkan pada masalah administrasi saja.
Kalau pun disiapkan menjadi sister city atau provinsi penopang ekonomi DKI, ia mengatakan jalan ibu kota baru masih panjang . Pasalnya, ekonomi Kaltim masih bertumpu pada sektor perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara kondisinya sangat fluktuatif mengikuti harga pasar internasional.
Ia mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekarang ini memang tengah menyiapkan Indonesia sebagai penentu harga (price setter) kelapa sawit dunia. Namun, mimpi tersebut ditargetkan baru tercapai pada 2045 mendatang.
Padahal, ibu kota baru digadang-gadang bakal disahkan sebelum Jokowi turun tahta pada 2024 nanti.
Melihat rentannya perekonomian Kaltim, ia menyebut pemerintah harus memiliki kajian terkait peralihan sektor atau exit plan dari pertambangan dan perkebunan menjadi jasa, perdagangan, industri atau sektor yang memiliki basis penyangga yang kuat.
"Saya tidak terbayang kalau ekonomi ibu kota nanti ditopang oleh sektor yang siklus ekonominya panjang. Sektor penopang harus yang perputaran uangnya cepat," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.
Ia mengakui pergeseran sektor di IKN memang tidak semudah membalikkan telapak tangan yang bisa terjadi dalam waktu singkat. Apalagi, sampai sekarang ia mengaku belum melihat perencanaan yang tajam dan mendalam dari pemerintah soal pengembangan ekonomi di ibu kota baru di masa yang akan datang.
Padahal, kebijakan memindahkan ibu kota bukan hal sepele.
Dia mewanti-wanti pemerintah agar tidak mengulangi kegagalan Brasil, Myanmar, hingga Malaysia. Apalagi, pemerintah ngotot ingin memindahkan ibu kota mesti APBN sedang 'sakit' akibat pandemi covid-19.
Dari kajian Indef, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp600 triliun untuk memindahkan ibu kota negara. Sayangnya, besarnya dana tersebut tidak memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan.
Ia menyebut dalam jangka pendek kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional dari perpindahan ibu kota hanya sebesar 0,02 persen. Angka kajian yang didapatnya jauh lebih kecil dari yang dibuat Bappenas bahwa pembangunan ibu kota baru akan berkontribusi sebesar 0,9 persen terhadap PDB riil di Indonesia.
Ia menilai kajian Bappenas merupakan analisis optimis. Bila pun kajian Bappenas akurat, ia menyebut kontribusi tetap sangat kecil dan tidak banyak manfaat yang dirasakan masyarakat secara nasional.
Dia tak menampik bakal ada efek limpahan (spillover) dari perpindahan ibu kota ke daerah-daerah di Kalimantan, khususnya provinsi Kaltim. Ia memproyeksikan kontribusi perpindahan ibu kota terhadap ekonomi Kalimantan Timur untuk jangka pendek sebesar 6,83 persen dan 4,58 persen untuk jangka panjang.
Lalu untuk seluruh pulau Kalimantan, kontribusi jangka pendek dinyatakan sebesar 3,61 persen dan 2,85 persen dalam jangka panjang.
Ia mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki masalah konektivitas (linkage) antara ibu kota baru dan daerah sekitarnya guna memaksimalkan kontribusi ekonominya.
"Saya kira konektivitas ini penting dalam kontribusi ekonomi yang selama ini digadang-gadang bahwa ibu kota untuk pemerataan karena ada di tengah negara. Ini urusannya bukan posisi di mana," jelasnya.
Ibu Kota Baru Tak Diciptakan untuk Saingi DKI
Bappenas menyatakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tak dimaksudkan untuk menggantikan peran ekonomi DKI. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma).
Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal sepakat peran Jakarta tidak bakal tergantikan dalam jangka pendek meski dana investasi yang dikeluarkan untuk membangun IKN bernilai fantastis.
Pasalnya, DKI seperti ibu kota negara lainnya di dunia telah melewati fase evolusi yang panjang. Peran ini tidak akan bisa secara instan bisa diambil alih oleh Kaltim sebagai ibu kota baru.
Dia juga mengaku pesimis bakal banyak pelaku bisnis yang berpindah mengikuti posisi ibu kota baru. Paling-paling, kata dia, ibu kota baru hanya magnet administrasi pemerintah saja yang dipindahkan demi memisahkan fungsi bisnis dan administrasi negara.
Walau begitu, bukan berarti Kaltim tidak perlu secara gencar dialihkan sektor ekonominya dari pertambangan dan perkebunan menjadi industri manufaktur dan jasa. Ia menyebut dibutuhkan peta jalan yang jelas untuk mengarahkan peralihan dari sektor hulu ke hilir.
Bila lancar, ia memprediksikan sektor yang akan mulai menggeliat dulu adalah makanan, minuman dan properti. Kemudian, setelah sektor kebutuhan dasar terpenuhi, sektor penyokong seperti jasa dan manufaktur akan mengikuti.
Untuk alasan pemerataan, Faisal mengaku setuju bila ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang notabene lebih menjangkau Indonesia bagian Tengah dan Timur.
Tapi soal pusat ekonomi, ia menyebut Indonesia masih akan menganut Jakarta-sentris atau bertumpu pada DKI. Ia menilai meski akan ada perlambatan pertumbuhan ekonomi Jakarta akibat pergeseran, namun penurunan tidak akan terlalu besar.
Ia memproyeksikan kontribusi DKI terhadap PDB masih akan di atas 10 persen.
"Dalam jangka pendek, saya perkirakan kontribusi DKI masih di angka belasan persen," ujarnya.
Faisal mencatatkan pemerintah untuk menyiapkan peta jalan transportasi, logistik, dan mobilitas orang dan barang di ibu kota baru. Selain itu, fasilitas penopang seperti listrik, air, dan internet harus sudah disiapkan. Apalagi mengingat IKN mengusung kota Smart City.
Sepaham dengan Rizal, Faisal berpendapat bakal terjadi pertumbuhan pendapatan per kapita untuk masyarakat di Kaltim. Secara rata-rata per provinsi di Kalimantan ia menyebut kontribusi ekonomi memang akan meningkat, namun belum tentu kontribusi terjadi secara merata.
Bila tidak diintervensi ia khawatir yang kaya bakal makin kaya dan yang miskin tidak menikmati sama sekali. Pasalnya, di Kaltim saat ini pun daya beli masyarakat secara rata-rata lumayan besar, namun untuk aspek kesenjangannya menjadi permasalahan lain.
Dia mencontohkan soal harga tanah. Ia menekankan harus ada intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga lahan di IKN tidak melonjak gila-gilaan.
Bila ini terjadi, konsekuensinya hanya akan ada segelintir masyarakat elit saja yang bisa menjadi warga ibu kota baru.
"Jangan sampai kepentingan untuk menguasai untuk masuk ke ibu kota baru mengalahkan kepentingan publik," tegasnya.
Sementara dari sisi pemerintah, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN) atau Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan memang tidak ada niat pemerintah untuk menggantikan peran ekonomi DKI ke Kaltim.
Pemerintah, kata dia, menyiapkan IKN menjadi kota baru di Indonesia Tengah untuk melengkapi kekuatan ekonomi DKI di Indonesia bagian Barat.
"(IKN) tidak bisa menggantikan, bukan saling berkompetisi. Artinya bukan menggantikan tapi saling melengkapi," bebernya.
Amalia mengakui saat ini memang pilar ekonomi yang dimiliki Provinsi Kaltim masih sangat rentan karena bertumpu pada komoditas kelapa sawit dan batu bara.
Namun, ia mengklaim pihaknya sudah mengidentifikasi sektor potensial yang nantinya akan menggantikan porsi perkebunan dan pertambangan supaya ekonomi di ibu kota baru bisa melengkapi DKI Jakarta.
Amalia mengatakan nantinya akan dibangun industri manufaktur yang berbasis pada sumber daya alam Kaltim, seperti oleokimia dan biofuel yang berbahan baku kelapa sawit.
"Caranya harus lakukan transformasi ekonomi Kaltim sehingga tidak lagi bergantung pada komoditas non-olahan yang selama ini Kaltim bergantung pada CPO dan batu bara dan karena dia sangat bergantung pada CPO dan batu bara, sehingga perekonomian Kaltim sangat rentan," jelasnya.
Dia meyakini IKN bakal menjadi kunci pertumbuhan ekonomi RI dapat melenggang di atas 5 persen pasca covid-19. Bila tidak ada IKN, ia menilai bakal berat melakukan transformasi ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat mengantar Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju.
Ia menambahkan kalau pihaknya bakal menciptakan rantai pasokan dari pulau dan provinsi di sekitar IKN melalui peningkatan hubungan erat dengan DKI. Ia mengklaim Kaltim tidak akan mengambil kue pertumbuhan ekonomi DKI meski mengambil alih takhta sebagai ibu kota negara.
"Kaltim nanti akan menjadi pengungkit ekonomi kawasan timur lainnya agar bergerak, akan menjadi lokomotif sehingga menarik provinsi lain di kawasan timur untuk bergerak sehingga peran ekonomi kita akan bergeser," tutupnya.
