Asosiasi Pariwisata 'Curhat' Dana Hibah Tak Kunjung Datang

Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Ngadiman meminta pemerintah mempercepat pencairan hibah pariwisata. Pasalnya sejak tahun lalu dana tersebut selalu terlambat sampai ke tangan pengusaha.

Padahal, hibah tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu bisnis pariwisata bertahan di tengah tekanan akibat pandemi covid-19.

"Hibah yang direncanakan sekitar Rp3,7 triliun belum turun. Tahun lalu Rp3,3 triliun dan turunnya selalu sudah menjelang akhir tahun, mungkin bulan September, Oktober, November di kuartal terakhir. Nah, kami ini tidak bisa bertahan. Kasihan," ujarnya dalam webinar yang digelar CORE Indonesia, Selasa (29/6).

Menurut Ngadiman, kondisi bisnis pariwisata saat ini sangat memprihatinkan. Terutama bagi usaha perhotelan yang mengalami penurunan okupansi sejak pandemi diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada awal 2020.

"Kalau dapat hibah itu paling tidak pegawai itu masih bisa kami bayarkan gaji secara full. Saat ini rata-rata hanya sekitar 30 persen sampai 50 persen (dibayarkannya). Itu lah yang dialami kondisi saat ini," tuturnya.

Ia juga menyebut kondisi sektor pariwisata tahun ini lebih parah ketimbang tahun lalu. Sebab, arus kas pengusaha pariwisata sudah hampir habis sementara pinjaman dari perbankan sangat sukar didapat.

"2021 lebih parah dibandingkan 2020, apalagi saat ini ada gelombang kedua dengan varian baru," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan dana hibah untuk sektor pariwisata 2021 akan naik dari tahun lalu yang sebesar Rp3,3 triliun.

Kenaikan tersebut, kata dia, telah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia berharap penyaluran dana hibah di tahun ini akan lebih baik sebab program tersebut sangat bermanfaat bagi bisnis di sektor pariwisata.

"Jadi naik estimasinya Rp2,7 triliun sampai Rp3,7 triliun. Itu yang kami ajukan makanya Pak Menko ini penting dilobi oleh teman-teman PHRI karena bolanya ujungnya di menko perekonomian (Airlangga Hartarto) dan tentunya di presiden (Joko Widodo)," ujar Sandi dalam Rakernas PHRI, Kamis (18/3) silam.

[Gambas:Video CNN]