Pengusaha Kompak Tolak Lockdown di Tengah Lonjakan Corona

Pengusaha tak setuju jika pemerintah melakukan lockdown total. Pasalnya, hal ini akan pada kelangsungan usaha mereka dan nasib pekerja.

"Kurang setuju, efeknya langsung ke pengusaha dan pekerja," ucap Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Benny Soetrisno kepada CNNIndonesia.com, Jumat (18/6).

Benny mengatakan dampak lockdown total akan langsung terasa sejak hari pertama kebijakan itu dilakukan. Namun, ia belum menghitung rinci berapa kerugian pengusaha jika pemerintah memberlakukan lockdown total.

"Saya belum pernah bisa menghitung (dampak kerugiannya)," ucap Benny.

Ia menyarankan pemerintah lebih baik mempercepat program vaksinasi covid-19. Selain itu, protokol kesehatan diperketat di ruang publik.

"Jadi bukan lockdown," katanya.

Senada, Sekjen Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengaku tak setuju jika pemerintah melakukan lockdown total. Sebab, hal ini akan membuat industri tekstil semakin terpuruk.

"Di tengah kesulitan arus kas seperti ini, lockdown akan benar-benar menghabiskan modal kerja," ujar Redma.

Menurutnya, perkantoran atau wilayah kerja masih bisa melakukan pengetatan protokol kesehatan di tengah lonjakan kasus covid-19. Dengan demikian, tak perlu ada lockdown total.

"Memang kesehatan adalah hal penting untuk dapat beraktivitas dan aktivitas ekonomi juga penting untuk menjaga kesehatan. Jadi kami percaya pemerintah akan putuskan yg terbaik agar keduanya dapat berjalan seimbang," jelas Redma.

Diketahui, ratusan orang yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya meneken petisi online atau dalam jaringan (daring) berisi desakan agar Presiden Joko Widodo lekas melakukan karantina wilayah atau lockdown. Ada pula beberapa tuntutan lainnya.

Mereka menandatangani petisi dengan desakan tersebut lantaran menilai penularan covid-19 di tanah air sudah sangat tinggi.

Dari pantauan CNNIndonesia.com hingga pukul 15.40 WIB, Jumat (18/6), petisi yang disertai surat terbuka dan dibuat melalui Google Documents itu telah diteken oleh 210 orang.

Dalam petisinya, masyarakat sipil meminta agar Jokowi menggunakan wewenang secara arif dalam mengambil tindakan yang cepat, pasti, efektif, konsisten, dan terkoordinasi dengan baik bersama seluruh jajaran pemerintahan dari atas sampai ke bawah.

Mereka meminta agar dalam situasi darurat kesehatan publik seperti sekarang, pemerintah bukan waktunya lagi memikirkan ekonomi, investasi, dan infrastruktur. Masyarakat sipil meminta Jokowi dalam tiga bulan ke depan untuk fokus pada aspek kesehatan sebelum sistem kesehatan dan rakyat kolaps.

Penambahan jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 harian di Indonesia tembus 12.990 kasus pada Jumat (18/6). Angka ini merupakan jumlah kasus harian tertinggi kedua setelah 30 Januari 2021.

[Gambas:Video CNN]