Pedagang Malioboro Yogya Bakal Jual Aset Dampak PPKM Darurat

Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta terancam menjual asetnya karena terdampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat.

Presidium PKL Malioboro Sujarwo mengatakan sangat mungkin setelah ini akan lebih banyak PKL yang bertahan hidup dengan menjual aset masing-masing, maupun dari pinjaman koperasi serta lembaga keuangan lain yang berbunga tinggi.

Meski demikian, kata Sujarwo, PKL siap menerima ketentuan PPKM darurat, meskipun bagi mereka ini merupakan kenyataan pahit.

"Meski pahit, PKL bisa memahami kebijakan tersebut. Kita akan patuh. Apalagi, setuju atau tidak setuju, akan tetap diberlakukan," kata Sujarwo, Sabtu (3/7).

Dia mengatakan aturan PPKM darurat yang melarang makan di tempat atau take away dan delivery, sama sekali tidak sesuai dengan karakter PKL kuliner di kawasan Malioboro. Selama ini tempat wisata itu mengandalkan makan di tempat sebagai sebuah keistimewaan.

"Parahnya, dapur keluarga mereka, tergantung dari buka dan tidaknya, mereka jualan. Sebab, mereka bukan pegawai atau semacamnya yang menerima gaji setiap bulan," sambung Sujarwo.

Pihaknya pun berharap uluran tangan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk meringankan beban hidup keluarga PKL. Termasuk memastikan ketersediaan modal ketika nantinya mereka diizinkan berdagang seperti biasa lagi.

"Kami meminta agar kebijakan PPKM ini, dievaluasi dari hari ke hari. Karena secara ekonomi, berdampak besar bagi nasib keluarga PKL dan pelaku ekonomi rakyat," pungkasnya.

Terpisah Paguyuban PKL Malioboro tergabung dalam Koperasi Tri Dharma yang berada di sisi barat Malioboro juga menyatakan siap mematuhi aturan PPKM darurat yang diatur melaui Instruksi Gubernur DIY maupun Instruksi Wali Kota Yogyakarta.

"Kami imbau kepada segenap anggota koperasi Tri Dharma untuk dapat melaksanakan ketentuan sesuai surat edaran (instruksi) tersebut dengan sebaik-baiknya," kata Ketua Koperasi Paguyuban PKL Malioboro Tri Dharma, Rudiarto dalam keterangannya.

Pihaknya mengimbau para pedagang yang tidak berjualan agar tetap berada di rumah selama 3-20 Juli 2021.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com pada hari pertama pelaksanaan PPKM darurat, sejumlah lapak PKL di depan Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro tampak sepi, Sabtu (3/7) pagi.

Salah satu pedagang soto ayam yang enggan disebut namanya mengatakan dagangannya sepi bahkan sejak penerapan PPKM mikro. Dengan PPKM darurat ini lapaknya kian sepi.

"Tapi tadi ada satu yang datang, pagi. Makan di sini tapi cuma sendiri," akunya.

Berdasarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 17/INSTR/2021 dan Instruksi Wali Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2021 tentang PPKM darurat mengatur hanya menerima layanan pesan antar, atau sama sekali tak menerima layanan makan di tempat.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto menyebut pihaknya akan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait PPKM darurat. Dia meyakini belum semua pedagang maupun pelaku usaha belum memahami aturan terbaru.

"Di awal-awal ini kita sosialisasikan. Nanti malam kita mulai giat operasional. Mungkin kalau sekarang pada belum mengerti, tapi nggak tahu kalau ada yang sengaja. Tapi semoga saja benar belum mengerti," katanya saat dihubungi, Sabtu.

Namun ke depan pihaknya tak segan bertindak tegas jika sampai ada tempat makan yang nekat membuka layanan makan di tempat atau dine ini.

"Ya kita bubarkan, tidak kita tutup. Cuma fasilitas makan di tempatnya yang kita beresi. Harus take away," tandasnya.

Petugas Satpol PP Semarang menyemprotkan desinfektan di warung makan yang menerima pengunjung makan di tempat saat PPKM darurat. (CNN Indonesia/Damar Sinuko)

Sanksi Semprot di Semarang

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memberikan sanksi semprot desinfektan terhadap beberapa tempat makan yang membandel menerima pengunjung untuk makan di tempat di hari pertama PPKM Darurat.

Salah satu tempat makan yang disemprot adalah Sop Ayam Pak Min di Jalan Thamrin Semarang. Petugas Satpol PP yang berpatroli langsung mendatangi penjual dan memberikan teguran keras. Sebagai sanksi, petugas langsung menyemprotkan desinfektan ke area warung dan meminta pengunjung yang makan di tempat untuk segera bubar.

"Aturannya sudah jelas, di media massa, media sosial, broadcast WA, hanya boleh take away atau dibawa pulang. Ini kok masih ada yang makan di tempat. Ya, sudah sanksi diberlakukan, warungnya kita semprot. Kalau nanti masih bandel, orangnya yang kita semprot dan warung kita segel," ujar Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto di tengah patroli PPKM Darurat, Sabtu (3/7).

Di hari pertama PPKM Darurat, suasana Kota Semarang terlihat kondusif. Sejumlah mal tampak menutup operasionalnya. Sementara, kegiatan ekonomi di Pasar Tradisional juga tetap berjalan meski kondisi relatif sepi.