Buruh: Vaksinasi Gotong Royong Belum Sampai 5 Persen

Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut realisasi vaksinasi yang diberikan kepada buruh lewat program gotong royong Kadin Indonesia masih minim.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut hanya segelintir perusahaan besar saja yang sudah melaksanakan program gotong royong. Buruh yang sudah menerima vaksin itu belum mencapai 5 persen dari total buruh.

"Selanjutnya gimana belum ada kejelasan karena mesti ada biaya yang dikeluarkan perusahaan, masih menunggu alokasi dari mana," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (12/7).

Said menyatakan banyak pengusaha yang sedang menegosiasikan pos pengeluaran vaksinasi dengan para buruh. Di daerah Jabodetabek, Batam, dan Jawa Timur ada sekitar 2.000-3.000 perusahaan yang ingin mengalihkan labour costs seperti anggaran piknik karyawan untuk program vaksinasi.

Walau piknik memang tidak bisa dilaksanakan selama pandemi, namun KSPI secara tegas menolak pergeseran anggaran. Ia ingin labour costs tidak diganggu gugat dan bila tidak terpakai bisa dicairkan dalam bentuk uang kepada karyawan yang membutuhkan asupan vitamin dan kebutuhan lainnya.

Toh, menurut dia, masih ada anggaran operasional yang bisa dipangkas pengusaha untuk biaya vaksinasi. Dalam aturannya, perusahaan tidak boleh membebankan biaya vaksin kepada karyawan.

Bila perusahaan tidak mampu, harus menunggu giliran dari vaksin gratis pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

"Sekarang yang diincar adalah biaya piknik, kalau tidak jadi piknik ya diuangkan. Buruh kan butuh vitamin. Kan buruh tidak dikasih obat-obatan sama perusahaan," katanya.

Lebih jauh, Said mengatakan terjadi kluster covid-19 di pabrik padat karya dan perusahaan kerah putih alias perkantoran. Di sektor otomotif, baja, tekstil, garmen, dan elektronik ia mencatat secara kasar 10 persen dari pekerja di sektor tersebut terpapar covid-19.

Ia menjelaskan dari 1.700 pekerja yang melakukan tes antigen, ratusan di antaranya reaktif dan setelah dilaksanakan tes PCR dan sekitar 200 orang di antaranya positif covid-19.

"Data kasarnya rata-rata di atas 10 persen. Artinya, kluster buruh terpapar begitu cepat. Berarti mereka isoman. Tapi persoalannya, mereka tidak dikasih vitamin dan obat-obatan," terangnya.

Permasalahan lainnya, kata Said, banyak pengusaha yang melarang pekerjanya melapor ke pusat kesehatan setempat karena tidak mau perusahaannya dipaksa tutup sementara. Ujung-ujungnya, pekerja tidak mendapat pertolongan baik dari perusahaan maupun dari pemerintah.

Memang pemerintah mulai mengeluarkan program gratis obat via telemedicine. Namun Said mengaku pesimis program bisa efektif mengingat terbatasnya kurir dan penyedia layanan di tengah ledakan kasus covid-19.

"Dalam dua bulan terakhir sudah ratusan buruh meninggal karena covid. Sebulan terakhir sudah lebih dari 50 orang yang kami catat. Yang tidak tercatat, tidak tahu berapa besar," imbuhnya.

Melihat lambatnya vaksinasi gotong royong, ia mengusulkan agar pemerintah menggandeng BPJS Kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi. Menurut dia, seharusnya pekerja yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan bisa diprioritaskan menjadi penerima vaksin gratis.

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi Trisnanti menyebut sulit menagih tanggung jawab perusahaan untuk kewajiban vaksin karyawan. Ia menyebut mayoritas buruh FSBPI yang sudah divaksin daftar lewat vaksin pemerintah.

Dia menyebut mayoritas buruh FSBPI sudah divaksin, namun belum ada yang menerima vaksin dari program gotong royong.

"Perusahaan terkesan lambat karena mesti menyisihkan dana, ini problem pelik. Pemerintah kan menyatakan program gotong royong ditanggung perusahaan. Tapi banyak perusahaan yang ngeles," ujarnya.

Sepaham, Dian juga menyebut banyak buruh yang terpapar covid-19 namun tidak mendapat pertolongan karena takut kehilangan pekerjaan. Para buruh lepas, menurut dia, khawatir kehilangan pekerjaan bila menjalani isolasi mandiri.

Dari 600 buruh di salah satu pabrik garmen, ia menyebut 25 di antaranya positif covid-19 dan dua di antaranya meninggal.

"Itu yang ketahuan mau dites. Yang ga mau tes banyak sekali," bebernya.

Melihat keadaan buruh yang tertekan, Dian meminta agar pemerintah dapat memaksa pengusaha tunduk dengan aturan, seperti menanggung biaya kesehatan karyawannya dari tes swab PCR, vaksin, hingga obat dan vitamin.

Sebagai informasi, selain program vaksin gratis,  pemerintah juga membuka kemungkinan vaksinasi covid dilakukan secara gotong royong oleh perusahaan. Program vaksinasi gotong royong itu dikomandoi oleh Kadin Indonesia. Namun, program dikritik sejumlah pihak karena lambat.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Ketua Umum Kadin Indonesia Rasjad Rasjid untuk mengkonfirmasi. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum menjawab.