Buruh Usul BPJS Kesehatan Terlibat Vaksin Covid Gratis

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar BPJS Kesehatan bisa melayani vaksin gratis melalui jaringan mitra klinik dan RS yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi alternatif ketimbang pemerintah menyelenggarakan vaksin gotong royong melalui kerja sama dengan perusahaan maupun vaksin individual berbayar.

"Daripada Menteri BUMN beralasan tenaga kesehatan yang tersedia di RS dan Puskesmas untuk menjalankan vaksin tidak mampu, sehingga sehingga dikasih pilihan menggunakan vaksin gotong royong di perusahaan atau vaksin individu berbayar di Kimia Farma, buka saja BPJS Kesehatan supaya semua jaringan klinik dan RS swastanya bisa melakukan vaksin dengan biaya subsidi negara," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/7).

Secara tegas ia menolak program vaksin gotong kerja sama dengan perusahaan maupun vaksin individu berbayar. Pasalnya, ia memprediksi perusahaan akan mengalihkan beban biaya vaksin covid-19 kepada karyawan jika dana yang mereka miliki tidak lagi mencukupi.

"Tahap awal vaksin gotong dibayar perusahaan, kalau perusahaan sudah tidak mampu, maka buruh yang disuruh bayar. Seperti antigen pada tahap awal ditanggung perusahaan, ketika dana perusahaan tidak mencukupi, buruh dikenakan beban biaya," imbuhnya.

Serupa, ia juga menolak tegas penyelenggara vaksin individu berbayar. Pasalnya, ia menilai kebijakan itu justru mengesampingkan masyarakat golongan menengah ke bawah.

"Apalagi kalau ada vaksin individual berbayar. Dimana peran negara? Karena (kalau dilakukan) itu pasti akan dimanfaatkan oleh kelas menengah atas, kelas menengah bawah suruh antri semua, ini tidak boleh karena melanggar konstitusi," ucapnya.

Pemerintah berencana menggenjot program vaksinasi covid. Selain yang mereka lakukan, pemerintah juga membuka kemungkinan vaksin dilakukan secara gotong royong dan berbayar.

[Gambas:Video CNN]

Untuk yang berbayar, Kimia Farma beberapa waktu lalu berencana melaksanakan skema tersebut mulai Senin (12/7) lalu. Namun, rencana itu ditunda.

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan penyelenggaraan vaksin berbayar bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi covid-19.

Pasalnya, pemerintah harus berpacu dengan kenaikan kasus harian akibat varian delta. Sementara, banyak rumah sakit dan tenaga kesehatan (nakes) yang sudah berguguran akibat lonjakan kasus tersebut.

"Apa salahnya kalau kami ingin kurangi beban nakes yang ada di rumah-rumah sakit, apa salahnya? Kami ingin bantu dan ini ada penugasan yang jelas," ujarnya melalui rekaman video kepada media, Selasa (13/7).

Dalam kesempatan itu, ia juga menampik tuduhan mengenai Kementerian BUMN berbisnis melalui vaksin berbayar. Ia menegaskan program vaksin berbayar murni bertujuan untuk percepatan program vaksinasi sebagaimana ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).