Mengintip APBD Jabar Hingga Ridwan Kamil Tak Bisa Beri Bansos

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerah dan tak sanggup untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada warga selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Ia mengaku pihaknya telah kehilangan Rp5 triliun sehingga tidak bisa menggelontorkan bantuan tersebut.

Namun, ia tidak merinci ke mana hilangnya uang tersebut.

"Saya kira sebagian masuk ke saya, curhat, 'Pak, kami mau taat tapi kami tolong dijamin.' Bansos yang untuk PPKM Darurat ini datang dari pemerintah pusat. Terus terang Jawa Barat tidak terlalu sanggup karena kami hilang Rp5 triliun," kata Emil dalam Mata Najwa yang ditayangkan Trans7, Rabu (14/7) malam.

Emil, sapaan akrabnya mengatakan awalnya ia sudah mengalokasikan Rp3 triliun untuk bansos selama PPKM Darurat. Namun, setelah Rp5 triliun itu hilang, anggaran untuk bansos pun tak ada.

Mantan wali kota Bandung itu mengaku saat ini pihaknya bertumpu dari bantuan pemerintah pusat, meskipun jumlahnya tak sebanyak tahun lalu.

Lantas, berapa besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) Provinsi Jabar sepanjang 2021 ini sampai tidak mampu memberikan bansos ke warganya di tengah PPKM darurat?

Mengutip dari Perda Jabar Nomor 4 Tahun 2020 tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemda Jawa Barat menargetkan pendapatan daerah mereka pada Tahun Anggaran 2021 bisa mencapai Rp41,47 triliun.

[Gambas:Video CNN]

"Bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah," bunyi Perda itu seperti dikutip Kamis (15/7).

Untuk PAD, dalam APBD itu, Pemda Jabar menargetkan bisa menghimpun pendapatan sampai Rp25,06 triliun. Itu mereka harapkan bisa didapat dari pajak daerah sebesar Rp23,45 triliun, retribusi daerah Rp48,71 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp408,89 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp1,15 triliun.

Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, mereka berharap bisa mendapat Rp16,38 triliun. Sedangkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp23,37 triliun yang terdiri atas pendapatan hibah.

Dari sisi belanja, Pemprov Jabar menganggarkan Rp44,61 triliun pada tahun ini.

"Terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer," bunyi aturan itu.

Untuk anggaran belanja operasi, mereka mematok Rp24,83 triliun. Itu digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp6,85 triliun, belanja barang dan jasa Rp7,22 triliun, belanja hibah Rp10,19 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp560,22 miliar.

Sementara itu, anggaran belanja modal mereka mematok Rp3,20 triliun. Itu digunakan untuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta belanja modal aset tetap lainnya. Sedangkan, anggaran belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp368,91 miliar.

Terakhir, belanja transfer dipatok sebesar Rp16,20 triliun yang terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.