Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah baru Rp2,09 triliun per 17 Juli 2021. Angka itu setara 23,66 persen dari pagu yang sebesar Rp8,85 triliun.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan realisasi itu akumulasi dari provinsi dan kabupaten/kota.
Rinciannya, realisasi penyaluran insentif tenaga kesehatan daerah di kabupaten/kota sebesar Rp1,31 triliun per 17 Juli 2021. Realisasi itu setara dengan 18,99 persen dari pagu yang sebesar Rp6,92 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, realisasi insentif tenaga kesehatan daerah di provinsi sebesar 40,43 persen dari pagu Rp1,93 triliun. Artinya, dana yang sudah tersalurkan sebesar Rp780,9 miliar.
"Perkembangan pelaporan anggaran insentif tenaga kesehatan daerah provinsi dan kabupaten/kota periode 9 Juli 2021 sampai 17 Juli 2021 bertambah Rp353,51 miliar dan dari sisi belanja bertambah Rp943,25 miliar. Rasio realisasi bertambah 10,11 persen," ungkap Ardian dalam konferensi pers, Senin (19/7).
Ia menjelaskan sejumlah pemerintah daerah (pemda) memfokuskan kembali anggarannya (refocusing) untuk penyaluran insentif tenaga kesehatan. Untuk provinsi sendiri, total refocusing mencapai Rp1,93 triliun.
"Dengan anggaran terbesar pada DKI Jakarta dan terkecil Bangka Belitung. Tiga provinsi tidak menganggarkan insentif tenaga kesehatan," jelas Ardian.
Sementara, dari 503 kabupaten/kota yang melakukan refocusing, terdapat 452 daerah yang menggeser anggarannya untuk insentif tenaga kesehatan. Namun, terdapat 51 daerah yang tak mengalokasikan anggaran untuk tenaga kesehatan daerah.
Selanjutnya, Ardian menjelaskan realisasi provinsi dan kabupaten/kota untuk penanganan covid-19 baru 18,75 persen dari pagu yang sebesar Rp11,7 triliun. Artinya, dana yang terserap baru sebesar Rp2,19 triliun.
Rinciannya, realisasi dana penanganan covid-19 di kabupaten/kota sebesar Rp1,57 triliun atau 17,94 persen dari pagu Rp8,77 triliun dan provinsi sebesar Rp619 miliar atau 21,17 persen dari pagu Rp2,92 triliun.
Lalu, realisasi anggaran untuk vaksinasi di provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp120,94 miliar. Angka itu setara dengan 11,26 persen dari pagu Rp1,07 triliun.