ANALISIS

Dilema Perpanjangan PPKM Darurat dan Bansos yang Tak Maksimal

Ulfa Arieza, CNN Indonesia | Rabu, 21/07/2021 07:52 WIB
Ekonom sangsi mengulur perpanjangan waktu PPKM Darurat bisa menurunkan kasus covid-19 dan ekonomi menjadi pulih. Ekonom sangsi mengulur perpanjangan waktu PPKM Darurat bisa menurunkan kasus covid-19 dan ekonomi menjadi pulih. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Jokowi memperpanjang PPKM Darurat hingga 25 Juli 2021. Selanjutnya, pembukaan PPKM Darurat akan dilakukan secara bertahap mulai 26 Juli, dengan catatan kasus covid-19 menurun.

"Jika tren kasus terus menurun, maka 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap," ujar Jokowi melalui Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (20/7).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan perpanjangan PPKM Darurat selama lima hari, dari yang seharusnya berakhir 20 Juli menjadi 25 Juli, sebagai bentuk keragu-raguan pemerintah dalam menurunkan kasus covid-19.


Ia pun sangsi kasus covid-19 bisa turun dalam waktu kurang dari sepekan. Sebab, sekalipun angka kasus menurun, itu hanya angka semu mengingat jumlah testing spesimen ikut berkurang. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, jumlah orang yang dites pada Senin (19/7) kemarin, terendah dalam sepekan.

Sebanyak 127.461 orang dites menggunakan PCR, TCM, dan antigen pada awal pekan. Satu hari sebelumnya, jumlah orang dites mencapai 138.046 orang. Lalu pada Sabtu (17/7) jumlah tes mencapai 188.551 orang.

"Jadi, seolah ada penurunan kasus. Padahal, karena testingnya menurun. Justru itu berbahaya. Dalam jangka pendek terlihat semu, seolah situasinya membaik, nanti PPKM darurat dilonggarkan. Sehingga, nanti ke depan tiba-tiba bisa melonjak lagi karena situasinya tidak konsisten dikendalikan," ujarnya pada Rabu (21/7).

Berkaca dari pengalaman selama ini, ia menyarankan sebaiknya pemerintah fokus pada penurunan angka tambahan kasus secara nyata, buka angka semu. Langkah pengetatan juga diambil negara tetangga, yang mengalami lonjakan kasus, seperti Malaysia, yang sudah menjalani lockdown lebih dari satu bulan.

Pasalnya, kondisi yang seolah membaik justru akan membahayakan baik sistem kesehatan maupun ekonomi. "Ini membuktikan pemerintah memang sangat sulit untuk mengambil sikap yang jelas, untuk memprioritaskan kesehatan, dengan pertimbangan utamanya karena faktor ekonomi," imbuh dia.

"Padahal, dengan mengulur waktu satu minggu ini belum menjamin penurunan kasus covid-19. Kemudian, juga belum menjamin ekonomi kita dalam seminggu ke depan bisa pulih kembali kalau kasusnya belum bisa diturunkan," lanjutnya.

Jika pemerintah ingin menyelamatkan kesehatan dan ekonomi sekaligus, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet usul agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dipercepat. Saat ini, dia menilai penyaluran bansos ke daerah kurang maksimal.

"Saya kira, kita harus jujur, banyak masyarakat yang tidak bisa. Artinya, tidak cukup kuat dalam menahan beban ketika PPKM Darurat berlangsung hampir satu bulan, karena di sisi lain bantuan pemerintah belum optimal. Secara penyaluran juga terhambat," katanya.

Ia menduga penyaluran terhambat karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun, sebetulnya, dana bansos PPKM Darurat sudah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan.

"Kalau tahun lalu, oke, masih bisa diterima karena bansos (pandemi) hal baru. Tapi, tahun ini seharusnya sudah jauh lebih matang untuk realisasi belanjanya. Makanya, proses komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus intens," jelasnya.

Adapun, pada perpanjangan PPKM darurat ini, pemerintah menambah alokasi bansos menjadi Rp55,21 triliun dari sebelumnya Rp39 triliun. Namun itu pun, Yusuf mengungkapkan nilai bansos masih bisa naik menjadi dua hingga tiga kali lipat.

Pertimbangannya, ekonomi tidak serta merta pulih usai PPKM Darurat, sehingga masyarakat terdampak masih butuh bantalan. Pertimbangan lainnya, sasaran penerima bantuan perlu diperluas tidak hanya masyarakat tidak mampu dalam DTKS, tetapi juga masyarakat rentan dan hampir miskin.

Pasalnya, ia memperkirakan jumlah masyarakat rentan dan hampir miskin bertambah. Kondisi ini berangkat dari data penduduk miskin BPS pada Maret 2021 meningkat 0,36 persen dari sebelumnya 26,42 juta pada Maret 2020 menjadi 27,54 juta pada Maret 2021.

"Hitungan sederhana saya, sebenarnya jumlahnya (bansos) dikalikan dua atau tiga, kalau misal dimungkinkan, ditambah menjadi Rp100 triliun- Rp150 triliun," tandasnya.

Abra juga sepakat bansos perlu diperluas hingga ke pekerja informal. Apalagi, kondisi sudah darurat, pemerintah harus secara proaktif membuka kanal buat masyarakat yang terdampak mendapatkan akses bantuan.

"Sekarang masyarakat pasif, mereka hanya terima bantuan kalau datanya masuk, itu juga ada lag waktu, sedangkan mereka butuhnya harian," ucapnya.

Tagih Kompensasi

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK