Angkutan Ilegal Masih Marak Saat PPKM Darurat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan angkutan ilegal masih marak pada masa PPKM darurat. Padahal, pemerintah telah membatasi dan mengatur operasional angkutan umum untuk menekan penyebaran covid-19.

"Semakin maraknya kegiatan transportasi ilegal ini terutama pada masa Lebaran, Natal, tahun baru, maupun sekarang pada masa PPKM juga bagaimana bus AKAP dan AKDP mengalami pembatasan beroperasi," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam keterangan resmi, Jumat (23/7).

Pada masa mudik Lebaran kemarin misalnya, Polda Metro Jaya menangkap cukup banyak travel gelap. Umumnya, travel gelap itu mengangkut penumpang melebihi ketentuan yakni kapasitas 50 persen.

"Kalau yang legal ini selama masih pandemi kami batasi kapasitasnya 50 persen, namun yang ilegal tidak jadi memungkinkan mereka untuk angkut penumpang sebanyak-banyaknya," imbuhnya.

Menurut Budi, ada dua jenis angkutan ilegal. Pertama, angkutan umum penumpang menggunakan kendaraan bermotor pelat nomor berwarna kuning namun tidak dilengkapi dengan izin penyelenggaraan dan kartu pengawasan.

Kedua, angkutan umum penumpang dengan menggunakan bermotor pelat berwarna hitam atau yang dikenal dengan travel gelap.

Budi menuturkan angkutan ilegal berdampak negatif bagi penumpang sebab tidak dijamin oleh perlindungan asuransi Jasa Raharja. Selain itu, masyarakat tidak mendapat kepastian tarif, kepastian jadwal, serta kepastian tiba di tempat tujuan dengan selamat.

"Bagi pemilik perusahaan angkutan umum yang legal, keberadaan angkutan umum ilegal ini sangat merugikan dari segi pendapatan, karena sebagian penumpang yang seharusnya menggunakan armada angkutan umum legal namun kenyataannya diangkut oleh angkutan umum ilegal yang memiliki keleluasaan untuk mengangkut penumpang dari mana saja di luar terminal," urainya.

Direktur Utama PT Sumber Alam Ekspres Anthony Steven Hambali menambahkan kemunculan angkutan ilegal mempersulit kondisi pengusaha di tengah pandemi. Untuk itu, ia meminta pemerintah menindak pelaku angkutan umum ilegal.

"Besar harapannya masalah angkutan ilegal ini ditindak secara serius sebelum menjamur. Angkutan legal yang terdaftar ini perlu diperhatikan dan diberikan insentif karena sebelum pandemi kami menyumbang pajak dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak," kata Anthony.

Dari sisi hukum, Kasi PJR Dit Gakkum Korlantas Polri Dodi Arifianto menjelaskan angkutan umum ilegal dipastikan melanggar hukum, sehingga dapat membahayakan keselamatan penumpang

"Tidak ada akuntabilitas bila terjadi kecelakaan karena tidak membayar kewajiban pajak dan asuransi karena ilegal," katanya.

[Gambas:Video CNN]