BPPT dan Pertamina Buat 2 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik

CNN Indonesia | Kamis, 05/08/2021 17:21 WIB
BPPT dan Pertamina resmi meluncurkan dua SPKLU berjenis fast charging di lingkungan SPBU milik Pertamina di Lenteng Agung dan MT Haryono. BPPT dan Pertamina resmi meluncurkan dua SPKLU berjenis fast charging di lingkungan SPBU milik Pertamina di Lenteng Agung dan MT Haryono.Ilustrasi SPKLU. (ANTARA/RENO ESNIR).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bersama PT Pertamina (Persero) resmi meluncurkan dua Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berjenis fast charging di lingkungan SPBU milik perusahaan minyak raksasa yang berlokasi di Lenteng Agung dan MT Haryono, Jakarta pada hari ini, Kamis (5/8).

Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan dua SPKLU hasil kerja sama dengan Pertamina ini menambah jumlah stasiun pengisian yang sudah dibangun BPPT, yaitu BPPT Thamrin, Puspitek Serpong, SPKLU di PT LEN Bandung yang dikerjasamakan dengan PT PLN (Persero) dan PT LEN.

Hammam mengatakan SPKLU ini akan memberi kontribusi pada ekosistem penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia. Sebab, proyeksinya kebutuhan kendaraan listrik ke depan akan meningkat sekitar 77,5 persen pada 2050 untuk yang berbasis mobil, sementara berbasis motor mencapai 82,5 persen.


Selain itu, pendirian SPKLU juga dibutuhkan untuk menurunkan impor bahan bakar minyak (BBM) yang menyedot devisa negara.

"Implementasi KBLBB akan menurunkan impor BBM terutama impor bensin sebesar 51 juta barel pada 2020 dan 370 juta barel pada 2050," ungkap Hammam saat acara peluncuran secara virtual.

Selain menghemat impor BBM, menurut hitung-hitungan BPPT, penurunan impor bensin akan menghemat devisa negara sekitar US$5,86 miliar atau sekitar Rp87,86 triliun. Proyeksi ini menggunakan harga impor bensin saat ini dan kurs di kisaran Rp15 ribu per dolar AS.

Namun diakui, penggunaan KBLBB akan sedikit menaikkan impor LNG untuk sektor pembangkit listrik. Hal ini membuat penurunan defisit pada perdagangan migas menjadu lebih kecil, yaitu sebesar US$78,42 miliar pada 2050.

Selain itu, penggunaan KBLBB akan mengurangi rasio impor terhadap penyediaan energi nasional. Pada 2030, rasio impor akan turun sekitar 2 persen, sedangkan pada 2050 rasio impor akan turun 6,6 persen.

"Impor BBM akan terjadi karena ada substitusi BBM dengan listrik," imbuhnya.

Sementara Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan kerja sama ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk mempercepat penggunaan energi yang lebih bersih.

"Ini komitmen Pertamina untuk menambah bauran energi baru terbarukan di energi nasional," ucap Nicke pada kesempatan yang sama.

Menteri ESDM Arifin Tasrif berharap kerja sama antara BPPT dan Pertamina ini bisa membantu pemerintah mempercepat tercapainya target pembangunan SPKLU mencapai 25 ribu unit pada 2030. Sementara saat ini, pembangunan SPKLU sudah mencapai 147 unit di 115 lokasi.

"Inisiatif ini bisa mempercepat tercapainya target yang sudah dicanangkan," ungkap Arifin yang diwakilkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana

Untuk mencapai target ini, Kementerian ESDM memastikan akan memberikan dukungan berupa perizinan, skema badan usaha, tarif listrik, insentif, hingga kebijakan yang berkaitan dengan keselamatan.

"Ini untuk mempercepat penggunaan energi yang lebih bersih dan hemat impor BBM serta dapat menghemat subsidi BBM pada akhirnya," ujarnya.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kementeriannya turut memberi insentif untuk perluasan penggunaan KBLBB ke depan. Insentif itu berupa pengenaan biaya pengujian KBLBB yang lebih murah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak yang masih terdapat item uji emisi gas buangan.

"Misalnya sepeda motor, biaya uji kendaraan BBM-nya mencapai Rp9,5 juta, sedangkan KBLBB hanya Rp4,5 juta. Kemudian mobil, untuk kendaraan BBM mencapai Rp27 juta, sedangkan KBLBB lebih murah dan begitu untuk kendaraan bis," jelas Budi Karya.

Tak hanya insentif biaya uji emisi, Budi Karya mengatakan ada pula insentif pengurangan biaya pajak kendaraan bermotor (BPKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor.

Selain itu Kemenhub juga menyusun peta jalan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintah. Penerapan penggunaan KBLBB sebagai kendaraan operasional pemerintah akan dilakukan di tiga kota percontohan di Indonesia, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Bali.

Untuk itu, sambungnya, percepatan pembangunan SPKLU turut berperan penting dalam ekosistem kendaraan listrik

"SPKLU dengan jenis fast charging ini sangat berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan penggunaan KBLBB dalam perjalanan. Lokasi yang dipilih strategis karena diletakkan di lokasi SPBU yang sudah lama beroperasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/age)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK