Mobil Listrik Mampu Tekan Impor BBM hingga 373 Juta Barel

Implementasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), baik mobil listrik maupun motor listrik, dinilai mampu menekan impor bahan bakar minyak (BBM) 373 juta barel pada 2050 mendatang.

"Apabila asumsi harga impor bensin yang digunakan dan nilai tukarnya Rp15 ribu per dolar AS, maka potensi penghematan devisa sebesar US$5,86 miliar atau Rp87,86 triliun," ujar Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza, dilansir Antara, Kamis (5/8).

Tidak cuma itu, perkembangan ekosistem kendaraan listrik juga berdampak pada peningkatan impor gas alam cair untuk sektor pembangkit listrik.

Impor gas alam cair itu berpotensi menurunkan defisit neraca perdagangan minyak dan gas bumi menjadi lebih kecil, yakni US$78,42 miliar.

Menurut Hammam, kendaraan listrik juga akan menurunkan rasio impor BBM terhadap penyediaan energi nasional. "Kita lihat pada 2030 rasio impor akan menurun 2 persen, sedangkan pada 2050 rasio impor turun 6,6 persen," tutur Hammam.

Selain memperbaiki neraca impor minyak dan gas nasional, implementasi kendaraan listrik juga bisa mereduksi emisi karbon yang saat ini menjadi perhatian dunia.

Diketahui, Pemerintah Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca 29 persen pada 2030 nanti dengan usaha sendiri, dan 41 persen dengan bantuan internasional.

Dalam dokumen Grand Strategi Energi Nasional, pemerintah menargetkan angka kendaraan listrik mencapai 15 juta unit dengan rincian 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit motor listrik pada 2030. Sedangkan, jumlah SPKLU untuk mengimbangi volume kendaraan listrik ditargetkan bisa mencapai 25 ribu unit di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyampaikan saat ini jumlah SPKLU yang telah terbangun baru mencapai 147 unit di 119 lokasi. Angka itu masih terus bertambah seiring peningkatan jumlah kendaraan listrik di masyarakat.

Dia menambahkan upaya pemerintah dalam mewujudkan target tersebut dengan menerbitkan regulasi pendukung berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tentang kesediaan infrastruktur pengisian listrik untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

"Peraturan Menteri tersebut mengatur tanggung jawab badan usaha, proses perizinan, skema listrik, tarif tenaga listrik, insentif, dan tentu saja keselamatan berusaha," pungkas Rida.

[Gambas:Video CNN]