OJK Pastikan Jaga Komitmen Bangun Industri Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self Regulatory Organization (SRO) Pasar Modal, yakni PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia, serta PT Kustodian Sentral Efek Jakarta menyatakan komitmen untuk bersama terus membangun industri pasar modal yang tangguh, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Hal itu diungkapkan dalam peringatan ulang tahun pasar modal yang kali ini bertema Sinergi Pasar Modal bagi Pemulihan Ekonomi. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, pasar modal Indonesia terbukti bertahan di tengah pandemi dengan kinerja yang stabil dan terus membaik.

Hingga Senin (9/8), IHSG tercatat menguat ke level 6.127,46 atau tumbuh 2,48 persen (year-to-date) dengan aliran dana non-residen yang masuk sebesar Rp18,24 triliun (ytd). Penghimpunan dana melalui pasar modal hingga Sabtu (3/8) juga bertumbuh mencapai 99,36 persen (year-on-year) atau senilai Rp117,94 triliun dari penawaran umum yang dilakukan oleh 27 emiten baru, tidak termasuk realisasi IPO dari Bukalapak yang efektif per Selasa (6/8).

"Capaian ini hampir melampaui perolehan tahun 2020 yang sebesar Rp118,7 triliun dan kami yakin dapat kembali mencapai level sebelum pandemi di akhir tahun 2021," kata Wimboh pada kegiatan Pembukaan Perdagangan memperingati 44 tahun pengaktifan kembali Pasar Modal Indonesia, Selasa (10/8).

Hingga saat ini, terdapat 83 penawaran umum dalam proses (pipeline) senilai total Rp52,56 triliun dengan 40 di antaranya akan dilakukan dengan mekanisme IPO. Sementara dari sisi demand, terjadi peningkatan jumlah investor yang signifikan, mencapai dua kali lipat sejak awal pandemi dengan total 5,82 juta SID.

"Ke depan, OJK akan terus berupaya meningkatkan basis supply antara lain dengan mengakomodir calon emiten dari new economy atau startup yang diharapkan dapat turut meramaikan perdagangan saham di BEI," kata Wimboh.

Kebijakan Pengawasan Pasar Modal

Wimboh menegaskan, pihaknya masih akan terus melanjutkan sejumlah kebijakan pengawasan pasar modal yang telah berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa pendalaman pasar dengan meningkatkan jumlah emiten dan nilai emisi yang tercatat di bursa.

"OJK bersama SRO dan pelaku industri pasar modal lainnya terus berupaya melakukan sosialisasi kepada calon emiten korporasi agar memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif pembiayaan," ujarnya.

Mengiringi masuknya startup unicorn dan decacorn ke bursa saham domestik yang diharapkan dapat mendongkrak market cap saham emiten di BEI dan menarik lebih banyak investor, OJK bersama Bursa Efek Indonesia tengah mempersiapkan regulasi yang sesuai dengan karakteristik unicorn/decacorn tersebut.

Regulasi yang disusun, salah satunya pengaturan dual class share dengan multiple voting shares (MVS) yang memungkinkan para pendiri unicorn/decacorn menjaga pengendalian, sehingga dapat mengembangkan bisnis sesuai perencanaan visi dan misi.

Wimboh menegaskan, penerapan MVS tersebut perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas.

Selain itu, OJK bakal tetap memberi kemudahan bagi UMKM, misalnya melalui kebijakan securities crowdfunding (SCF) sebagai alternatif pendanaan yang saat ini mulai bergulir dengan penambahan pelaku UMKM yang memanfaatkan equity crowdfunding (ECF) sebesar 27,1 persen (ytd) dan total pemodal mencapai 34.525 investor, naik 54,53 persen.

Berikutnya, OJK juga ditegaskan memberi perlindungan kepada investor, serta menindak pelanggaran hukum yang terjadi. Perlindungan diberikan melalui sosialisasi dan edukasi pasar modal, pengadaan Program Digitalisasi Pemasaran Reksa Dana, simplifikasi pembukaan rekening efek, dan memperbanyak galeri investasi di seluruh Indonesia.

"OJK juga memberi izin usaha Perusahaan Efek Daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di bidang pasar modal, serta sosialisasi e-IPO untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penjatahan melalui penggolongan penawaran berdasarkan nilai emisi melalui e-IPO," tutur Wimboh.

Adapun sejumlah kebijakan OJK untuk melindungi investor antara lain tertuang dalam POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) di Bidang Pasar Modal; serta POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, khususnya di masa pandemi Covid-19, di mana OJK mendorong penyelenggaraan RUPS untuk memanfaatkan teknologi informasi (e-RUPS) demi menjangkau seluruh wilayah domisili investor, termasuk dalam menyampaikan hak suara melalui e-voting.

Kebijakan selanjutnya termasuk pemberian Notasi Khusus Terhadap Perusahaan Tercatat, serta pembinaan dan supervisory action untuk mengantisipasi berbagai modus pelanggaran. OJK pun turut mengembangkan infrastruktur pasar modal menggunakan teknologi informasi, seperti Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), serta aplikasi Pelaporan Online OJK (Apolo).

Wimboh berharap, berbagai upaya OJK tersebut dapat mendukung perkembangan pasar modal secara keseluruhan, terlebih dengan adanya peningkatan indikator ekonomi serta jumlah investor domestik yang signifikan.

"Antusiasme dan optimisme penghimpunan dana melalui pasar modal yang terjaga ini diharapkan dapat menjadikan pasar modal sebagai motor penggerak pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.