Andes dan Bianca merupakan dua di antara 29,12 juta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi covid-19, berdasarkan data BPS per Agustus 2020. Perayaan kemerdekaan yang sebentar lagi datang, tampaknya belum bisa membawa kemerdekaan hidup bagi mereka.
Pasalnya, pada periode itu, jumlah pengangguran justru naik 2,67 juta menjadi 9,77 juta orang. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) bertambah menjadi 7,07 persen. Angka ini merupakan jumlah pengangguran tertinggi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2014 lalu.
Padahal, pada Februari 2020 jumlah pengangguran bisa ditekan ke level 6,88 juta orang, dengan TPT 4,99 persen. Data itu merupakan posisi TPT terendah selama kepemimpinan Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Selama Jokowi memimpin, jumlah pengangguran rata-rata berjumlah 7 juta orang, dengan TPT di kisaran 5 persen. Jumlah pengangguran sempat berada di bawah 7 juta orang, yakni pada Februari 2018 sebanyak 6,9 juta, Februari 2019 mencapai 6,82 juta, dan Februari 2020 yakni 6,88 juta.
Sayangnya, capaian tersebut tidak bisa dipertahankan karena pandemi covid-19. Namun, sejalan dengan pemulihan ekonomi, jumlah pekerja terdampak pandemi berkurang 10,02 juta orang menjadi 19,10 juta pada Februari 2021.
Sementara, jumlah pengangguran juga berkurang menjadi 8,75 juta, dengan TPT 6,26 persen.
Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia saat ini memang semakin kompleks. Sebab, angka pengangguran di Indonesia tinggi, sedangkan di sisi lain tingkat daya saing atau produktivitas masih rendah.
"Persoalan ketenagakerjaan saat ini semakin kompleks," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Menurut Wapres, permasalahan ketenagakerjaan diperparah dengan pandemi covid-19. Data Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan 19,1 juta penduduk usia kerja terdampak pandemi covid-19. Sementara itu, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang di Februari 2021.
"Persoalan tersebut ditambah pula dengan pertumbuhan angkatan kerja baru yang cenderung terus meningkat setiap tahun, serta minimnya penduduk usia angkatan kerja yang siap pakai atau pernah mengikuti pelatihan kerja, sehingga menyebabkan terjadinya mismatched skill," imbuh dia.
Lihat Juga : |
Selain itu, persoalan ketenagakerjaan disebabkan oleh ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia untuk beradaptasi terhadap perubahan dan disrupsi teknologi.
Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah telah menetapkan pembangunan SDM sebagai program prioritas nasional, karena kualitas SDM menjadi kunci memenangkan persaingan global.
"Tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu negara terhadap negara-negara lainnya, baik dari sisi daya tarik investasi maupun produk yang dihasilkan," terang dia.