Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan ada enam fokus utama kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 mendatang. Tujuannya, untuk mencapai pemulihan sosial dan ekonomi lewat kebijakan fiskal yang ekspansif.
Pertama, melanjutkan upaya pengendalian covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting.
Adapun zero-based budgeting digunakan untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.
"Pada 2022, pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural," terang Jokowi dalam Pidato Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangannya, Senin (16/8).
Pada kesempatan tersebut, Jokowi membeberkan pada tahun depan anggaran belanja yang disiapkan senilai Rp2.708,7 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,4 triliun.
Sedangkan anggaran pendapatan negara pada 2022 dipatok sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
Sedangkan defisit anggaran 2022 direncanakan sebesar 4,85 persen terhadap PDB atau Rp868 triliun.