Menkeu Minta K/L Siapkan 5 Persen Pagu Antisipasi Covid Naik

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta seluruh kementerian atau lembaga (k/l) mengalokasikan dana sekitar 5 persen hingga 10 persen dari pagu belanja untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan dana dalam menangani pandemi covid-19.

"Kami minta kementerian atau lembaga lakukan earmarking 5 persen-10 persen dari pagi untuk antisipasi peningkatan kebutuhan mendadak," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (16/8).

Ia mengatakan alokasi itu bisa digunakan jika terjadi gejolak pandemi pada tahun depan. Dana itu khususnya digunakan untuk penanganan kesehatan dan perlindungan masyarakat.

Namun, Sri Mulyani meminta agar kementerian atau lembaga mengalokasikan dana dari pagu belanja berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan.

Sementara itu, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp115,9 triliun untuk penanganan covid-19 pada 2022. Jumlahnya jauh berkurang dari posisi tahun ini yang mencapai Rp201,2 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan berbagi beban (cost sharing) dengan BPJS Kesehatan dalam menangani pasien covid-19 tahun depan. Dengan begitu, dana yang dibutuhkan pemerintah untuk penanganan covid-19 otomatis berkurang.

"Pengadaan vaksin lalu insentif tenaga kesehatan, nanti akan ditetapkan. Jadi Rpp115,9 triliun sudah di earmark untuk penanganan covid-19," jelas Sri Mulyani.

Di luar itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp255,3 triliun untuk sektor kesehatan tahun depan. Angkanya turun dibandingkan dengan outlook 2021 yang mencapai Rp326,4 triliun.

Kemudian, pemerintah juga menganggarkan dana untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp321 triliun tahun depan. Angkanya turun drastis dari posisi 2021 yang lebih dari Rp700 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan dana PEN 2022 baru dialokasikan untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial. Rinciannya, untuk penanganan kesehatan sebesar Rp148,1 triliun dan perlindungan masyarakat Rp153,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]