Sumbangan Pendapatan Asli Daerah Cuma 15 Persen Terhadap APBD

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat rata-rata sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) cuma 15 persen dari total APBD. Sedang sisanya berupa dana transfer dari pemerintah pusat melalui berbagai program, misalnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya.

"Dari 508 kabupaten/kota, itu (PAD) rata-rata 15 persen. Artinya, kalau pendapatan (APBD) Rp1 triliun, sumbangan PAD cuma Rp150 miliar, sisanya transfer," kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani di acara Sarasehan 100 Ekonom, Kamis (26/8).

Sementara rata-rata sumbangan PAD terhadap APBD di tingkat provinsi sebesar 37,5 persen. Kemendagri mencatat sumbangan PAD tertinggi ada di Provinsi DKI Jakarta mencapai 71,88 persen, Kalimantan Selatan 65,77 persen, Banten 62,29 persen, Jawa Barat 60,44 persen, dan Kalimantan Timur 56,27 persen.

Sedangkan, yang terendah ada di Provinsi Papua Barat 6,15 persen, Papua 11,96 persen, Maluku 16,03 persen, Aceh 16,93 persen, dan Sulawesi Barat 18,87 persen.

Hamdani memberi contoh, APBD Provinsi Sumatera Utara yang sebesar Rp13,74 triliun pada tahun ini. Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp3,39 triliun penerimaannya adalah transfer dana dari pemerintah pusat untuk program BOS.

"Itu dana BOS saja Rp3,3 triliun, itu sebenarnya bukan PAD, masuk APBD hanya untuk numpang dicatat saja, tapi setelah itu dana langsung masuk ke rekening sekolah. Nanti kalau itu sudah tidak dicatat jadi APBD, akan berkurang dari pos pendapatan dan belanja APBD ke depan," jelasnya.

Karena itu, Hamdani meminta pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD untuk menunjang berbagai kebutuhan belanja ke depan agar tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Caranya, sambung Hamdani, bisa dilakukan dengan memetakan apa saja sektor industri yang potensial untuk PAD di masing-masing daerah.

"Cari keunggulannya, apakah lewat pertanian, perikanan, dan lainnya? Setelah itu buat program unggulan," imbuh dia.

Selain dari sisi PAD, Hamdani juga menilai pemda perlu mengatur prioritas belanja. Misalnya, pada saat pandemi covid-19 saat ini, maka belanja perlindungan sosial dan kesehatan menjadi prioritas.

Yang tidak kalah penting adalah belanja sesuai standar yang telah dibuat. Ia mengklaim standar ini sejatinya sudah dirumuskan oleh Kemendagri dan telah dikomunikasikan ke daerah.

"Tadinya dari Sabang-Merauke, itu standarnya beda-beda, misal untuk perjalanan dinas ada yang Rp1 juta, Rp2 juta, Rp5 juta, tetapi sekarang sudah ada standarnya, nomenklaturnya, dan pakai aplikasi, jadi harus disesuaikan saat belanja," terangnya.

[Gambas:Video CNN]