Rupiah Tekuk Dolar ke Rp14.263 Karena Data Tenaga Kerja AS
Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.263 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Senin (6/9) pagi. Mata uang Garuda menguat 10 poin atau 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya yang berada di area Rp14.273 per dolar AS.
Sementara, mayoritas mata uang di Asia melemah terhadap dolar AS. Tercatat, yen Jepang melemah 0,1 persen, dolar Hong Kong melemah 0,01 persen, won Korea melemah 0,02 persen, baht Thailand melemah 0,11 persen, peso Filipina melemah 0,3 persen, dan dolar Singapura melemah 0,07 persen.
Di sisi lain, ringgit Malaysia menguat 0,05 persen dan yuan China menguat 0,04 persen.
Begitu juga dengan mata uang utama negara maju, mayoritas berada di zona merah. Dolar Australia melemah 0,28 persen, poundsterling Inggris melemah 0,09 persen, dolar Kanada melemah 0,08 persen, dan franc Swiss melemah 0,1 persen.
Analis Pasar Uang Ariston Tjendra mengatakan rupiah berpotensi menguat hari ini. Hal ini lantaran data pekerja AS non pertanian dan pegawai pemerintah atau non farm payroll (NFP) jauh di bawah ekspektasi pasar.
"Data tenaga kerja AS di bawah ekspektasi pasar, sehingga memberikan keraguan ke pasar soal waktu pelaksanaan kebijakan pengetatan moneter AS ke depan, baik tapering atau kenaikan suku bunga," ungkap Ariston kepada CNNIndonesia.com.
Keraguan pasar, kata Ariston, mendorong dolar AS ke zona merah. Alhasil, nilai tukar negara lain menguat.
"Potensi penguatan ke kisaran Rp14.200-Rp14.230 per dolar AS dengan potensi resistance di Rp14.300 per dolar AS," jelas Ariston.
Senada, Analis Asia Valbury Futures Lukman Leong meramalkan rupiah melaju di zona hijau hari ini. Data tenaga kerja AS akan menjadi sentimen utama bagi rupiah.
Meski begitu, Lukman menilai data tenaga kerja AS tak akan mengubah sikap The Fed untuk melakukan tapering off akhir tahun ini. Dengan begitu, tekanan akibat potensi tapering off masih akan mempengaruhi nilai tukar sejumlah negara, termasuk Indonesia.
"Mungkin tekanan akan terasa minggu-minggu depan mendekati rapat The Fed," pungkas Lukman.