Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Jokowi akan melanjutkan rencana pembangunan ibu kota baru meski ekonomi dalam negeri masih tertekan corona. Saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) juga terus digodok.
"Disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan pembangunan ibu kota baru yang perencanaannya akan terus dilaksanakan dan juga terkait dengan perundang-undangan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (8/9).
Ia mengatakan pengembangan ibu kota baru nantinya akan berlangsung puluhan tahun. Berdasarkan hitungan pemerintah, pembangunan bisa mencapai 15 tahun-20 tahun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengembangan ini (ibu kota baru) akan dilakukan dalam 15 tahun-20 tahun ke depan," jelas Airlangga.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan pihaknya sudah mulai memetakan pemanfaatan aset negara untuk ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Pemanfaatan aset ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam menerapkan kebijakan monetisasi atau mengubah aset menjadi alat bayar.
"Pada saat ini masih dilakukan pemetaan mana yang bisa dimonetisasi untuk pembiayaan ibu kota negara yang baru," ujar Rionald.
Lihat Juga : |
Ia menjelaskan ada dua cara untuk mendapatkan monetisasi. Pertama, dengan melakukan pemanfaatan aset yang sudah ada.
Kedua, melalui pemindahtanganan aset tersebut. Kendati begitu, ia mengatakan pemerintah belum memutuskan aset mana yang akan digunakan lebih dulu dari dua opsi monetisasi ini.
"Pada akhirnya, itu sangat bergantung pada sequence dari instansi mana yang lebih dulu akan pindah ke ibu kota negara baru, sehingga nanti kita bisa punya rencana dari monetisasi tersebut," pungkas Rionald.