Pemerintah resmi membentuk holding ultra mikro BUMN pada hari ini, Senin (13/9). Hal ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Pengalihan Saham PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (PNM) senilai Rp54,7 triliun kepada induk holding, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pengalihan saham dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk.
Selain itu, juga didasari oleh Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Modal Saham BRI. Keputusan itu dikeluarkan pada 16 Juli 2021.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat Juga : |
Suahasil berharap holding ultra mikro bisa meningkatkan akses pembiayaan ke UMKM. Pasalnya, pelaku usaha kecil memiliki kontribusi yang luar biasa penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia.
"Kalau pemulihan ekonomi kita didorong oleh usaha mikro, membuat yang mikro menjadi formal, menaruh dia di dalam konteks perbankan, memberikan dia pemberdayaan, maka naik kelasnya akan bisa lebih cepat," ucap Suahasil dalam keterangan resmi.
Ia juga berharap holding juga bisa meningkatkan porsi kredit ke UMKM mencapai 30 persen dari total portofolio bank pada 2024. Selain itu, menurutnya, pembentukan holding juga bisa menjaga stabilitas sistem keuangan tanah air.
"Kalau kita memasuki periode-periode sulit seperti periode krisis ini, maka nanti kita berharap holding ini dengan seluruh usahanya menjadi salah satu tonggak dari stabilitas sistem keuangan," imbuhnya.
Untuk itu, ia berharap agar pembentukan holding ini bisa segera diintegrasikan oleh manajemen BRI, Pegadaian, dan PNM sesegera mungkin, termasuk oleh para sumber daya manusia (SDM) di masing-masing perusahaan.
Salah satu caranya dapat dilakukan dengan kebijakan co-location atau pemanfaatan jaringan bersama di 58 unit kerja BRI dengan target sebanyak 100 unit kerja co-location pada 2021.
"Karena usaha mikro itu sangat sangat membutuhkan pemberdayaan di titik yang tertentu dan kemudian kita terus melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan arahan Bapak Menteri BUMN (Erick Thohir) tadi, bunga lebih murah, co-location dijalankan, dan seterusnya," pungkasnya.