Penyaluran BLT PKL Rp1,2 Juta Akan Libatkan Asosiasi Pedagang

CNN Indonesia | Rabu, 15/09/2021 17:03 WIB
Menkop Teten mengungkapkan asosiasi PKL berkepentingan untuk terlibat dalam penyaluran BLT Rp1,2 juta ke 1 juta penerima. Menkop Teten mengungkapkan asosiasi PKL berkepentingan untuk terlibat dalam penyaluran BLT Rp1,2 juta ke 1 juta penerima. Ilustrasi. (CNN Indonesia/ Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan asosiasi pedagang kaki lima (PKL) akan ikut dilibatkan dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) ke penerima.

"Dari asosiasi PKL mereka tadi berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta untuk 1 juta PKL," ungkap Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (15/9).

Sementara, Teten menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran BLT menggunakan data PKL. Rencananya, bantuan disalurkan ke 1 juta penerima.


Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penyaluran BLT tersebut dilakukan oleh TNI/Polri. Keputusan itu dibuat untuk meredakan ketegangan antara petugas dan pelaku usaha saat menutup usaha PKL dan warteg di wilayah PPKM level 4.

Jokowi berharap cekcok dan ketegangan yang sempat terjadi pada pembubaran PKL masa PPKM Darurat lalu bisa dihindari bila penutupan disertai penyaluran uang tunai sebagai bantalan mereka selama usaha ditutup.

"Dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI/Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat karena memang kami meminta warung harus tutup atau pindah maka diberikan bantuan," kata Sri Mulyani.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1,2 triliun untuk menyalurkan BLT kepada PKL dan pemilik warteg. Dana itu akan disalurkan kepada 1 juta penerima.

Selanjutnya, Teten mengatakan asosiasi UMKM juga meminta agar pemerintah memberikan kemudahan untuk mengurus sertifikasi halal dan BPOM. Selain itu, UMKM meminta program restrukturisasi kredit terus diperpanjang.

"Dan memang OJK sudah memperpanjang sampai 2023," kata Teten.

Di samping itu, UMKM mengingatkan pemerintah agar setiap kementerian/lembaga (k/l) menyerap produk koperasi dan UMKM. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, di mana 40 persen belanja k/l harus menyerap produk koperasi dan UMKM.

"Hari ini baru 27 persen. Tadi mereka minta itu diefektifkan karena ini akan sangat bermanfaat untuk menyerap produk-produk UMKM di tengah melemahnya daya beli masyarakat," tutup Teten.

[Gambas:Video CNN]



 

(aud/sfr)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK