China Daftar Gabung Perjanjian Dagang Trans Pasifik
China secara resmi mendaftar dengan menyerahkan surat permohonan untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans Pasifik (CPTPP) atau dikenal juga dengan TPP.
Melansir The Straits Times, surat tersebut diserahkan China ke ke Selandia Baru yang merupakan salah satu anggota perjanjian sekaligus negara penyimpan perjanjian pada Kamis (16/9). Selanjutnya, Menteri Perdagangan China Wang Wentao memenuhi panggilan tindak lanjut.
Sinyal keinginan bergabung dengan TPP sejatinya sudah pernah diberikan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2020. Ia telah berdiskusi dengan banyak pihak mengenai keputusan ini.
Di sisi lain, keputusan China kemungkinan akan memunculkan reaksi dari Amerika Serikat. Sebab, TPP sejatinya merupakan salah satu perjanjian hasil inisiasi AS, namun negeri Paman Sam akhirnya menarik diri pada era kepemimpinan Donald Trump pada 2017.
Saat ini, TPP telah beranggotakan 11 negara, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam. Namun tak hanya China, sebelumnya Inggris juga telah menyatakan keinginan bergabung pada awal tahun ini.
Direktur Pusat Eropa untuk Ekonomi Politik di Brussels Hosuk Lee Makiyama menilai ini merupakan keputusan yang rasional dari China. Sebab, pasar TPP menarik untuk mendukung pemulihan ekonomi.
"Mengingat bagaimana pasar China mendorong pemulihan ekonomi, kartu mereka tidak akan pernah sekuat ini lagi. Atau lebih tepatnya, biaya menolak aplikasi China tidak akan pernah setinggi ini," katanya.
Kendati begitu, keinginan China bergabung ke TPP mungkin juga tidak mudah karena ada Australia sebagai salah satu negara anggota. Seperti diketahui, kedua negara tengah berselisih, bahkan China melarang ekspor produk negeri kangguru itu.
Namun, China setidaknya sudah mulai melobi perwakilan Australia di Canberra untuk meminta dukungan bergabung ke TPP. Tak hanya faktor berselisih dengan Australia, Wakil Presiden Institut Kebijakan Masyarakat Asia sekaligus mantan wakil pejabat perwakilan dagang AS Wendy Cutler menilai keinginan China bergabung mungkin tidak akan mudah karena memiliki penetrasi pasar yang terlalu besar saat ini.
"Sangat sulit, namun bukan tidak mungkin, untuk melihat bagaimana mereka dapat merangkul aturan CPTPP yang mengatur perusahaan milik negara, tenaga kerja, e-commerce, aliran data yang bebas, antara lain, serta komitmen akses pasar yang komprehensif," jelasnya.
Sebaliknya, Profesor Hukum di Singapore Management University Henry Gao justru menilai peluang China masuk ke TPP, meski tetap membutuhkan waktu.
"Dalam jangka panjang, mereka akan dapat mengatasi beberapa perbedaan, terutama karena negara-negara ini menyadari bahwa China akan menjadi pasar terbesar bagi mereka dan AS tidak akan bergabung dalam waktu dekat," tuturnya.
Sebagai informasi, saat ini TPP menempati posisi ketiga sebagai perjanjian dagang besar di dunia. Pasar TPP bernilai US$26 triliun atau setara Rp370,76 kuadriliun (kurs Rp14.260 per dolar AS).
Nilainya lebih besar dari perjanjian dagang antara AS, Meksiko, dan Kanada senilai US$21,1 triliun atau setara Rp300,88 kuadriliun. Namun, bergabungnya China ke TPP kemungkinan akan membuat skala perdagangan perjanjian ini meningkat.
Survei Peterson Institute for International Economics (PIIE) memperkirakan keikusertaan China di TPP akan menghasilkan tambahan penerimaan negara bagi negeri panda mencapai US$298 miliar atau setara Rp4.249,48 triliun pada 2030.
Dengan proyeksi itu, ekonomi China akan menjadi yang terbesar di dunia. Selain itu, turut menambah kuat posisi dagang dan investasi negara tersebut.