Rupiah Keok ke Rp14.242 Kena Imbas Skandal Evergrande

Nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.242 per dolar AS di perdagangan pasar spot pada Senin (20/9) sore. Posisi ini melemah 20 poin atau 0,14 persen dari Rp14.222 per dolar AS pada perdagangan sebelumnya.

Begitu juga dengan kurs referensi Bank Indonesia (BI), Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) yang menempatkan rupiah di posisi Rp14.251 per dolar AS atau melemah dari perdagangan sebelumnya, yakni Rp14.233 per dolar AS

Dari eksternal, mayoritas mata uang di Asia bergerak melemah terhadap dolar AS. Tercatat, yuan China melemah 0,13 persen, peso Filipina melemah 0,53 persen, dan ringgit Malaysia melemah 0,5 persen.

Lalu, won Korea Selatan melemah 0,99 persen, baht Thailand melemah 0,22 persen, dolar Singapura melemah 0,29 persen, dan rupee India melemah 0,24 persen.

Begitu juga dengan mayoritas mata uang utama negara maju yang melemah di hadapan dolar AS. Rinciannya, dolar Australia melemah 0,41 persen, dolar Kanada melemah 0,34 persen, poundsterling Inggris melemah 0,52 persen, dan euro Eropa melemah 0,13 persen.

Analis sekaligus Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan tumpukan utang Evergrande, raksasa real estat asal China membuat dolar AS perkasa. Alhasil, mayoritas mata uang negara lain, termasuk rupiah tunduk di hadapan dolar AS.

Evergrande diketahui memiliki utang hingga US$300 miliar. Hal ini membuat investor khawatir masalah keuangan Evergrande berdampak pada keuangan di China.

"Ketakutan (investor) adalah bahwa tanpa bailout, keruntuhan yang berantakan atau likuidasi bergejolak melalui sektor properti China pada saat pertumbuhan sudah terlihat rapuh," ungkap Ibrahim dalam risetnya.

Sementara, sentimen lainnya yang mempengaruhi pergerakan rupiah adalah kebijakan PPKM. Ibrahim memproyeksi pemerintah terus memperpanjang kebijakan tersebut.

"Besar kemungkinan banyak terjadi penurunan level PPKM di sejumlah wilayah di Indonesia," kata Ibrahim.

Diketahui, pemerintah telah memperpanjang kebijakan PPKM berdasarkan level beberapa kali. Hari ini, pemerintah akan kembali mengevaluasi kebijakan PPKM dalam tujuh hari terakhir.

[Gambas:Video CNN]