BLT UMKM Rp15,24 T Disalurkan ke 12,7 Juta 'Wong Cilik'

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkapkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) UMKM telah tersalurkan Rp15,24 triliun per 20 September 2021. Dana tersebut sudah diterima 12.706.479 penerima.

"Kini sudah terealisasi Rp15,24 triliun atau 99,26 persen," ujar Teten saat rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (21/9).

Teten mengatakan sisanya akan terus disalurkan oleh kementerian. Sementara pagu keseluruhan program ini mencapai Rp15,36 triliun untuk 12,8 juta penerima.

Secara rinci, Teten menjelaskan realisasi ini terdiri dari penyaluran tahap pertama dan kedua. Tahap pertama, sudah terealisasi 100 persen, di mana penyaluran mencapai Rp11,76 triliun ke 9,8 juta penerima.

Sementara pada tahap kedua realisasinya 96,66 persen, di mana realisasi secara anggaran mencapai Rp3,48 triliun dari target Rp3,6 triliun. Sedangkan realisasi penerima mencapai 2,9 juta penerima dari target 3 juta penerima.

Anggaran Turun

Di sisi lain, Teten turut mengajukan usulan perubahan pagu anggaran kementeriannya ke Komisi VI DPR dari semula Rp1,37 triliun menjadi Rp1,77 triliun di RAPBN 2022. Artinya, pagu anggaran akan turun sekitar 14,59 persen.

Teten mengatakan penurunan usulan pagu anggaran ini terjadi karena ternyata kebutuhan anggaran program pengembangan sistem data tunggal UMKM tidak sebesar perkiraan awal. Semula anggaran program ini diproyeksi mencapai Rp600 miliar.

"Ini yang semula Rp600 miliar menjadi Rp405,93 miliar saja. Sehingga besaran anggaran semula dari Rp1,37 trilun menjadi Rp1,17 triliun," ucap Teten.

Sedangkan alokasi anggaran untuk program lainnya tidak berubah. Rinciannya, pagu anggaran program pembiayaan rumah produksi bersama (factory sharing) sebesar Rp100 miliar.

Lalu, program anggaran fungsi pendidikan Rp236,69 miliar dan anggaran PNBP pada BLU di bawah Kemenkop UKM Rp231,14 miliar. Kemudian, belanja operasional pegawai Kemenkop Rp120,27 miliar.

Belanja ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan kinerja (tukin) bagi PNS kementerian. Terakhir, belanja biaya operasional Rp82,98 miliar.

Belanja ini berupa operasional daya dan jasa. Begitu juga dengan belanja untuk pemeliharaan gedung dan operasional lainnya.

[Gambas:Video CNN]