Freeport Jelaskan soal Pemberian Saham ke Daerah

PT Freeport Indonesia (PTFI) menyatakan tidak memiliki tanggung jawab untuk membagikan saham ke daerah. Pasalnya, dalam proses divestasi saham ke Inalum, saham pemerintah sudah menjadi 51,2 persen, termasuk di dalamnya porsi pemerintah daerah sebesar 10 persen.

"Jadi kewajiban pembagian saham ke daerah bukan lagi tanggungjawab PTFI," ujar Head Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Riza untuk menjawab pertanyaan redaksi terkait pembagian saham perusahaan ke daerah.

Sebelumnya, Aktivis HAM Haris Azhar mengaku sempat mendatangi kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) untuk mempertanyakan kelanjutan pembagian saham ke masyarakat Papua.

Saat itu, Haris datang dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Forum Pemilik Hak Sulung (FPHS) masyarakat adat di sekitar tambang Freeport Indonesia.

Sejak divestasi saham Freeport ke Inalum, masyarakat adat sekitar wilayah tambang dijamin mendapatkan saham. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan lebih lanjut.

"Saya pada tanggal 4 Maret 2021 membantu dalam kapasitas kuasa hukum FPHS, masyarakat adat dari sekitar wilayah tambang Freeport Indonesia," ujar Haris kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/9).

Saat itu, kata Haris, ia bertemu dengan Staf Khusus Bidang Hukum Menko Kemaritiman Lambok Nahattands.

"Bukan LBP yang temui kami. Dokumen saya lengkap soal ini semua. Dan sampai saat ini tidak diketahui apa kontribusi kantor Marves untuk soal saham masyarakat adat yang belum tuntas tersebut," kata Haris.

Pengacara Luhut, Juniver Girsang,sebelumnya menuding Haris sempat meminta saham Freeport ke Luhut. Hal itu ia katakan saat menjadi salah satu narasumber di tayangan Mata Najwa, Rabu (29/9).

Juniver mengatakan tudingan itu untuk memberi konteks terkait hubungan kedekatan antara Haris dengan Luhut.

"Haris Azhar pun pernah datang ke Luhut minta saham. Coba dicek sama dia (Haris Azhar), Freeport. Apa ceritanya, tanya beliau, artinya apa," kata Juniver dalam tayangan tersebut.

Sebagai informasi, pada pertengahan 2018, pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) resmi menggenggam 51 persen saham Freeport Indonesia.

Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno menyatakan Pemerintah Daerah Papua dan Kabupaten Mimika akan mendapatkan 10 persen dari saham Freeport Indonesia.

Saham pemda itu dibagi menjadi 7 persen untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat (hukum adat), dan 3 persen untuk Provinsi Papua.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah setelah klarifikasi dari narasumber. Sebelumnya berjudul: "Freeport Sebut Tak Tanggung Jawab Beri Saham ke Daerah".