Maskapai penerbangan global diproyeksi kehilangan sekitar US$51,8 miliar atau setara Rp737,8 triliun (asumsi kurs Rp14.244 per dolar AS) sepanjang 2021.
Sementara, maskapai diprediksi akan kehilangan sebesar Rp165,23 triliun pada 2022 setelah pandemi corona.
Dilansir dari AFP, Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) menunjukkan penurunan lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Awalnya, IATA memproyeksi maskapai kehilangan US$47,7 miliar tahun ini. IATA juga meningkatkan perkiraan kerugian 2020 menjadi US$$137,7 miliar dari US$126,4 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Jenderal IATA Willie Walsh mengatakan industri penerbangan telah melewati bagian terdalam dari krisis. Walsh mengatakan maskapai telah memotong biaya dan mengambil keuntungan dari peningkatan permintaan untuk angkutan udara.
"Sementara masalah serius tetap ada, jalan menuju pemulihan mulai terlihat. Penerbangan menunjukkan ketahanannya lagi," ujar Walsh, dikutip dari AFP, Senin (4/10).
Walsh mencatat pemulihan industri bervariasi menurut wilayah. Amerika Utara adalah satu-satunya wilayah yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan positif pada 2022.
Eropa diperkirakan akan tetap berada di zona merah, dengan kerugian sebesar US$9,2 miliar pada 2022, dibandingkan dengan kerugian sebesar US$20,9 miliar yang diperkirakan pada 2021.
Lihat Juga : |
Operator di kawasan Asia-Pasifik, Amerika Latin, Timur Tengah dan Afrika semuanya diperkirakan akan mengalami kerugian yang lebih kecil pada 2022 dibandingkan dengan tahun ini.
IATA memproyeksikan jumlah penumpang total 3,4 miliar pada 2022, serupa dengan level 2014, tetapi di bawah 4,5 miliar pada 2019.
"Orang-orang tidak kehilangan keinginan mereka untuk bepergian, seperti yang kita lihat dalam ketahanan pasar domestik yang solid. Tetapi mereka ditahan dari perjalanan internasional oleh pembatasan, ketidakpastian, dan kerumitan," kata Walsh.
Namun, dia melihat vaksinasi merupakan solusi dari permasalahan ini. IATA mengatakan membangun kembali konektivitas global harus menjadi prioritas bagi pemerintah.