8 Barang Negara Senilai Rp1,3 T Dihibahkan ke Pemprov Papua

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan pemerintah akan menghibahkan delapan barang milik negara (BMN) senilai Rp1,3 triliun yang digunakan untuk perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX ke Pemerintah Provinsi Papua. Dengan begitu, pemerintah daerah yang akan mengelola BMN tersebut ke depan.

"Ada delapan BMN yang dihibahkan, nilainya Rp1,3 triliun," ucap Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan saat berbincang virtual dengan awak media, Jumat (8/10).

Encep mengatakan proses hibah sedang difinalisasi oleh pemerintah pusat. Setelah diserahkan, maka status BMN akan berubah menjadi barang milik daerah (BMD) bagi pemda setempat.

"Ini bisa untuk pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.

BMN yang akan dihibahkan, yaitu Arena Aquatic senilai Rp409,4 miliar, Istora Papua Bangkit Rp284,9 miliar, Arena Hockey dan Kriket Rp294,8 milir, Arena Sepatu Roda Rp90,2 miliar, Arena Panahan Rp23 miliar, dan Arena Dayung Rp18 miliar. Selanjutnya, ada kawasan Kampung Harapan, Kawasan Doyo Baru, Sistem Drainase Kabupaten Jayapura, dan sanitasi.

Lebih lanjut, Encep mengaku yakin hibah BMN kepada pemda setempat akan memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar dan pemda berupa penambahan aset. Sebab, pemda jadi punya keleluasaan untuk menggunakan barang tersebut dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

"Sehingga bisa untuk kepentingan masyarakat dan mendukung perekonomian. Kita harapkan bisa terjaga dengan baik oleh pemerintah setempat," tuturnya.

APBN untuk PON

Sementara Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Purwanto mengatakan pemerintah menggelontorkan dana senilai Rp3,53 triliun untuk penyelenggaraan PON XX. Dana diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018-2021.

"Total ada delapan kementerian/lembaga. Totalnya semua dari 2018-2021 mencapai Rp3,5 triliun," kata Purwanto.

Rinciannya, anggaran PON XX melalui Kementerian PUPR senilai Rp1,74 triliun, Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp1,22 triliun, Kementerian Perhubungan Rp481,3 miliar, dan Kementerian Kesehatan Rp24,6 miliar.

"Ini untuk vaksin dan non-vaksin. Sampai saat ini, kami sudah distribusi ke Papua dan Papua Barat. Data kami sudah terkirim 1,73 juta dosis dan sudah digunakan 988,66 ribu dosis," jelasnya.

Selanjutnya, APBN melalui LPP TVRI sebesar Rp31,7 miliar, Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp20 miliar, LPP RRI Rp3,8 miliar, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp1,4 miliar.

[Gambas:Video CNN]