Dampak Negara Danai Kereta Cepat: Subsidi Naik, Tiket Mahal
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan membantu pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pemberian penyertaan modal negara (PMN), penjaminan proyek, hingga izin penerbitan surat utang atau obligasi bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku pimpinan konsorsium proyek.
Keputusan ini diambil kepala negara, karena selama ini proyek belum berjalan secara signifikan, sementara kebutuhan dana justru naik. Data terakhir dari KAI per September 2021 mencatat kebutuhan dana meningkat dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) menjadi US$8 miliar atau Rp114,24 triliun.
Ekonom INDEF, Tauhid Ahmad, menilai pembengkakan kebutuhan dana proyek terjadi karena ada kesalahan yang fatal dari segi perencanaan hingga konstruksi di lapangan. Selain itu, juga terpengaruh oleh situasi pandemi covid-19 yang membuat pengerjaan proyek molor.
"Tentu harus ada tanggung jawab pada kesalahan fatal ini. Kalau tidak, proyek akan terus berjalan lambat, bahkan mangkrak dan sebagainya," ucap Tauhid kepada CNNIndonesia.com, Minggu (10/10).
Selain karena rencana dan eksekusi yang bermasalah, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai proyek ini sejatinya memang sudah tidak layak sejak awal mau digarap. Sebab, pemerintah terlalu percaya diri menggarap proyek ini secara bisnis ke bisnis (business-to-business/B2B).
Harapannya, proyek ini tidak membuat pemerintah harus merogoh 'kocek' APBN. Padahal, menurut Bhima, kalau mau dijalankan pun, proyek ini harus berskema pemerintah-swasta (government-to-business/G2B).
"Ya tidak bisa, bahkan tanpa pandemi saja, pemerintah harus terlibat dalam G2B," ujar Bhima.
Masalahnya, ketika proyek ditata kembali, lalu pemerintah mengambil 'jalan keluar' dengan memberikan suntikan APBN yang terlambat, hal ini tak serta merta membuat beres. Pasalnya, ada sejumlah dampak yang akan terjadi ke depan. Berikut dampak-dampaknya:
1. APBN 'Boncos'
Efek pertama tentu saja APBN akan menjadi 'boncos'. Sebab, tanpa proyek ini saja, sudah banyak aliran dana negara untuk para BUMN dalam rangka menjalankan penugasan infrastruktur dari pemerintah.
Bahkan, sebagian PMN kepada perusahaan pelat merah diberikan hanya untuk menyelamatkan bisnis perusahaan. Khusus untuk KAI saja, Bhima mencatat rencana PMN sudah disiapkan sekitar Rp4,1 triliun untuk beberapa proyek, apalagi bila ditambah dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Itu baru untuk PMN, belum suntikan dana langsung ke proyeknya," ungkap Bhima.
Di sisi lain, pemerintah perlu memaksimalkan APBN untuk penanganan pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Mulai dari menggelontorkan dana untuk vaksinasi gratis kepada masyarakat, bantuan sosial (bansos), belanja pembangunan, hingga pembayaran utang dan bunga utang yang menumpuk.
Masalahnya, dengan begitu banyak pos pengeluaran, pemerintah tetap harus menjaga defisit APBN. Targetnya kembali normal ke kisaran 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023.
"Dengan target defisit APBN ini, pertanyaannya, besarnya dana proyek kereta cepat mau diambul dari pos belanja yang mana? Pasti ada belanja prioritas yang akan digeser untuk proyek kereta cepat," katanya.
Lebih lanjut, dampaknya tentu akan menambah beban utang ke depan. Sebab, pelaksanaan APBN tidak cuma dari penerimaan pajak di dalam negeri, tapi juga pembiayaan utang.
2. Subsidi Naik
Selain efek jangka pendek, ada pula efek jangka menengah dari kebijakan APBN mendanai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yaitu anggaran subsidi naik. Menurut Bhima, kondisi ini dipastikan akan terjadi karena ketika proyek selesai, pemerintah tidak mungkin langsung mengenakan tarif tiket mahal sesuai perhitungan pengembalian investasi proyek.
Maka dari itu, akan ada anggaran subsidi transportasi untuk operasional KAI di awal penggunaan moda tersebut. Kendati belum memiliki hitung-hitungan besaran subsidi yang dibutuhkan, tapi Bhima yakin angka subsidinya akan besar karena kebutuhan dana proyek sudah bengkak sejak masa konstruksi.
"Gambarannya sederhana, biaya proyek bengkak, sementara yang pakai kereta cepat hanya kalangan menengah atas. Pertanyaannya ketika beroperasi, siapa yang akan menanggung selisih biaya tiket dengan beban operasional yang belum termasuk pengembalian utang?," tuturnya.
"Di sini lah ketika proyek dipaksakan, akhirnya jadi beban belanja. Apakah masyarakat yang bayar pajak ke pemerintah rela uangnya digunakan untuk subsidi kereta cepat?" sambungnya.
Artikel ini masih berlanjut ke halaman berikutnya...