PEN dan Pembangunan Berkelanjutan Jadi Fokus Pemerintah Pascapandemi

Pemerintah fokus menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Sejalan dengan itu, pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan pascapandemi agar mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Rionald Silaban mengatakan Kementerian Keuangan ikut serta mendukung dua fokus pemerintah tersebut dari sisi pembiayaan.

Sebagai dukungan kepada program PEN, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sejak 2020 lalu sebesar Rp695,2 triliun. Alokasi dana untuk program PEN berlanjut pada 2021 ini dengan nilai yang lebih besar yakni Rp744,77 triliun.

Anggaran program PEN direalisasikan untuk enam klaster yaitu kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan untuk UMKM, pembiayaan korporasi, serta dukungan ekonomi melalui program sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Rionald menyatakan, penyaluran PEN berhasil menopang perekonomian Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19.

Lihat Juga : Pentingnya Pengembangan Infrastruktur Kesehatan Berkaca dari Covid-19

"Dapat kita lihat bahwa penyaluran PEN secara menyeluruh telah menyentuh berbagai klaster yang ditergetkan oleh pemerintah dan telah dirasakan masyarakat secara umum, yang dapat dilihat dari keberhasilan Indonesia keluar dari resesi setelah mencatatkan pertumbuhan yang positif sebesar 7,07 persen (yoy) pada kuartal II - 2021," ujarnya.

Sementara itu, dukungan Kementerian Keuangan pada pembangunan berkelanjutan diwujudkan dalam bentuk pendanaan pada proyek-proyek yang mengurangi dampak perubahan iklim maupun program-program yang turut serta mencegah perubahan iklim.

Rionald mengatakan Kementerian Keuangan telah melakukan penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate budget tagging).

Kegiatan tersebut telah dimulai sejak 2016 lalu serta didukung oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Sistem penandaan anggaran perubahan iklim merupakan suatu upaya untuk mendukung pengelolaan anggaran perubahan iklim agar lebih terukur. Selain sebagai wujud transparansi pengelolaan anggaran, data penandaan anggaran penting sebagai salah satu referensi untuk evaluasi dan pengembangan kebijakan penganggaran perubahan iklim.

"Sistem ini mampu melacak alokasi anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan, output, dan besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah," imbuhnya.

Dampak Perubahan Iklim

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Keuangan juga mendukung akselerasi pendanaan proyek-proyek untuk mengurangi dampak perubahan iklim di antaranya melalui implementasi platform SDG Indonesia One (SIO) dan optimalisasi penggunaan dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, PT SMI bertanggung jawab dalam menghimpun pendanaan pada platform SIO tersebut. SIO merupakan media multistakeholder dalam menghimpun pendanaan dari investor, donor, dan filantropis untuk disalurkan kepada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia yang mendukung SDGs.

"Platform ini merupakan platform terintegrasi PT SMI yang mengkombinasikan dana publik dan privat melalui skema blended finance untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia," kata Rionald.

Lihat Juga : Pembangunan Infrastruktur Angkat Ekonomi Masyarakat Yapen Papua

Sampai September 2021, SDG Indonesia One (SIO) telah mendapatkan total komitmen sebesar US$3,24 miliar dari 33 mitra, serta telah mendukung total 46 proyek yang terdiri dari 39 penyiapan proyek dan pembiayaan kepada 7 proyek secara akumulatif dari 2018.

Platform ini menyediakan empat pilar bagi donor dan investor, yaitu SDG Development Facility, SDG De-Risking Facility, SDG Financing Facility, dan SDG Equity Fund. SIO juga menjadi media enabler dengan menyelenggarakan program capacity building dalam bentuk seminar, workshop, technical assistance, dan lain sebagainya. Caranya dengan mengundang para pemangku kepentingan, khususnya sektor publik dan swasta dalam mendukung pencapaian target SDGs.