Pengamat menilai pemerintah harus menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari utang agar tidak bangkrut dan menyebabkan gejolak di pasar. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/AMPELSA).
Jakarta, CNN Indonesia --
Sakit yang mendera maskapai nasional PTGaruda Indonesia (Persero) Tbk sudah bukan kabar baru lagi. Awalnya, keuangan perusahaan yang terseok-seok disebabkan oleh salah urus manajemen sebelumnya yang terindikasi melakukan praktik mark-up penyewaan pesawat.
Menteri BUMN Erick Thohir sejak awal menjabat atau pada 2019 lalu sudah mulai bersih-bersih internal perusahaan usai skandal penyelundupan Brompton-Harley terkuak. Sayangnya, bersih-bersih internal saja belum mengatasi penyakit kronis Garuda.
Bagai jatuh tertimpa tangga, keadaan perusahaan pelat merah tersebut kian kritis akibat dampak pandemi covid-19 yang menekan pendapatan perusahaan habis-habisan.
Misalnya, penerbangan haji dan umrah yang selama ini menjadi salah satu pemasukan utama perusahaan tak lagi bisa diraup selama dua tahun terakhir akibat covid-19. Penerbangan di dalam negeri pun sepi penumpang akibat pengetatan mobilitas lewat kebijakan PSBB hingga PPKM.
Upaya penyehatan Garuda Indonesia sebetulnya sudah mulai digaungkan sejak 2020, namun hingga hari ini belum jelas keberhasilan upaya tersebut. Bahkan, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo blak-blakan menyebut kalau Garuda Indonesia sudah bangkrut secara teknis (technically bankrupt).
Pasalnya, utang perseroan sudah mencapai US$9,75 miliar atau setara Rp138,93 triliun (kurs Rp14.250 per dolar AS) sampai saat ini.
Tak hanya utang yang menumpuk, maskapai pelat merah itu juga tercatat punya ekuitas minus US$2,8 miliar atau Rp114 triliun. Bahkan, menurutnya, nilai ekuitas ini merupakan yang terburuk di jajaran BUMN, melebihi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, istilah perbankan sudah technically bankrupt, technically tapi legally belum," ungkap Tiko, sapaan akrabnya saat rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Selasa (9/11).
Tiko, akrab sapaannya, membeberkan beberapa opsi penyelamatan Garuda Indonesia dari negosiasi dengan seluruh kreditur, restrukturisasi lewat jalur pengadilan di Inggris, menerbitkan obligasi tanpa kupon, hingga meminta bantuan pemerintah lewat kemudahan pencairan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp7,5 triliun.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai Garuda tidak mungkin bisa sembuh dengan kekuatannya sendiri alias harus ada peran dukungan keuangan dari negara dalam menyelesaikan masalah yang mendera perusahaan.
Menurut dia, sah-sah saja pemerintah menggelontorkan bantuan dalam bentuk pinjaman obligasi wajib konversi (OWK). Toh, berbagai maskapai dunia lainnya juga mendapat uluran tangan pemerintahnya agar selamat dari gelombang covid-19.
Dalam hal ini, Toto mengatakan Kementerian Keuangan mesti segera mencairkan sisa PEN tahun lalu yang belum diberikan atau OWK senilai Rp7,5 triliun.
Memang OWK belum bisa dicairkan karena Garuda belum mampu memenuhi kriteria pencairan pinjaman. Namun, ia menilai penting adanya sinyal positif dari pemerintah untuk menyelamatkan Garuda guna memperlancar opsi lainnya, yaitu meyakinkan kreditur akan keberlangsungan Garuda ke depannya.
Toto mengatakan kunci penyelamatan ada di negosiasi dengan kreditur dan lessor, pasalnya bila negosiasi berhasil dilakukan maka utang Garuda bakal turun drastis mencapai 70-85 persen tinggal US$2,6 miliar atau Rp37,05 triliun.
"Kalau langkah itu dikerjakan Garuda masih punya kesempatan untuk survive (selamat)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/11).
Toto mengatakan Kementerian BUMN harus 'mati-matian' dalam menyelamatkan Garuda karena bakal repot urusannya kalau skenario terburuk terjadi alias Garuda bangkrut. Pasalnya, maskapai pelat merah tersebut selama ini juga mengemban penugasan.
Jika Garuda pailit, Toto menilai bakal terjadi masalah konektivitas di RI karena selama ini Garuda Group selalu mengerjakan penerbangan perintis di rute atau bandara baru yang tak menguntungkan.
Ia menyebut rute-rute sepi tersebut juga membebani keuangan perusahaan, namun sebagai BUMN Garuda Indonesia dan Citilink mesti tetap terbang ke destinasi tersebut.
"Kalau sampai pailit banyak hal yang selama ini dikerjakan Garuda akan 'hilang'," imbuhnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Mengamini Toto, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyebut semua anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti satu suara dalam menyelamatkan Garuda guna menghindari tumpukan masalah yang bakal hadir kalau Garuda tak lagi mengudara.
Salah satu permasalahan besar yang dilihat Abra adalah potensi risiko sistemik yang bakal memukul kreditur yang sebagian juga BUMN, misalnya Himbara, PT Pertamina (Persero), hingga PT Angkasa Pura (Persero).
Jika melihat rincian utang Garuda Indonesia, utang terdiri dari utang lessor US$6,35 miliar, ke bank US$967 juta, dan ke vendor BUMN US$630 miliar.
Oleh karena itu ia menyebut Kementerian BUMN harus melakukan kajian risiko sistemik yang ditimbulkan. Jangan sampai, kata dia, terjadi shock ketika Garuda gagal melakukan restrukturisasi.
"Apakah sudah dikaji oleh pemerintah risiko sistemik yang terjadi kalau pailit dan dampaknya ke masing-masing vendor dan kreditur tadi? Apakah sudah cukup kuat menghadapi shock ketika Garuda pailit?" bebernya.
Di sisi lain, Abra mewanti-wanti Kementerian BUMN untuk tidak buru-buru mengambil opsi melepas mayoritas saham pemerintah kepada swasta. Pasalnya, peran penugasan Garuda bisa terancam ketika pemerintah bukan lagi pemilik suara mayoritas.
Ia menilai pemerintah belum perlu melirik opsi tersebut dan mestinya fokus mereformasi internal perusahaan dan memastikan negosiasi bakal berhasil.
Ia menambahkan menteri-menteri Jokowi harus bahu-membahu menyelamatkan Maskapai Nasional tersebut. Apalagi, ia menilai Jokowi sebetulnya sudah memberi sinyal kuat ingin Garuda tetap terbang.
Sinyal tersebut ia baca saat Jokowi memilih menyewa pesawat Boeing B777-300ER milik Garuda Indonesia pada kunjungan ke luar negeri pertamanya selama masa pandemi akhir Oktober lalu.
"Tinggal para menteri-menteri ini bisa menangkap ga keinginan Presiden menyelamatkan Garuda dan secara objektif dan terbuka bisa saling mendukung menyelamatkan Garuda," papar dia.
Tak Boleh Lepas Tangan
Pengamat Penerbangan Gatot Raharjo menyebut pemerintah tak boleh lepas tangan dari tanggung jawab dan mengambil jalan pintas memailitkan Garuda. Ia menjelaskan ada banyak peran krusial yang dipegang Garuda yang berpotensi menimbulkan gejolak nasional bila Garuda pailit.
Pertama, peran konektivitas yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah di pelosok dan rute sepi penumpang.
Kedua, price leader tiket pesawat di RI. Gatot menilai sebagai maskapai full service dan salah satu pemain terbesar di dalam negeri, Garuda punya peran menyeimbangkan harga tiket pesawat.
Gatot menuturkan keberadaan Garuda tidak boleh dilihat hanya sebagai perusahaan penerbangan semata, melainkan bagian krusial dari ekosistem penerbangan RI.
Ketiga, bahaya monopoli. Gatot mengaku khawatir transportasi udara Indonesia bakal dimonopoli oleh Lion Air Group yang saat ini telah menggengam sekitar 50 persen dari total penerbangan. Apalagi, Lion Air juga sedang getol ekspansi dengan meluncurkan Super Air Jet.
Keempat, stabilisasi sosial, ekonomi, dan politik. Gatot menyebut jika Garuda mengecilkan ukurannya atau bahkan pailit, maka bakal terjadi defisit atau kekurangan penawaran di sektor transportasi udara.
Di tengah peningkatan lalu lintas pesawat dengan mulai meredanya kasus covid-19, Gatot mewanti-wanti potensi gejolak sosial, ekonomi, dan politik bila kebutuhan penerbangan dalam negeri tak bisa dipenuhi sedangkan maskapai yang beroperasi bisa dihitung jari.
Oleh karena itu, ia menyebut permasalahan Garuda jangan hanya dilihat dari jumlah utang di atas kertas tapi juga peran krusial yang belum bisa diambil alih oleh maskapai pemerintah atau swasta lainnya.
Selain itu, ia mengingatkan kalau Garuda Indonesia memegang sejarah penting sebagai bentuk keberhasilan konferensi meja bundar RI-Belanda pada 1949.
"Garuda ini sejarahnya kemerdekaan, kan didapat dari konverensi meja bundar. Keberhasilan kita di konferensi meja bundar salah satunya itu penyerahan maskapai nasional dari Belanda ke Indonesia," tutupnya.
Sakit yang mendera maskapai nasional PTGaruda Indonesia (Persero) Tbk sudah bukan kabar baru lagi. Awalnya, keuangan perusahaan yang terseok-seok disebabkan oleh salah urus manajemen sebelumnya yang terindikasi melakukan praktik mark-up penyewaan pesawat.
Menteri BUMN Erick Thohir sejak awal menjabat atau pada 2019 lalu sudah mulai bersih-bersih internal perusahaan usai skandal penyelundupan Brompton-Harley terkuak. Sayangnya, bersih-bersih internal saja belum mengatasi penyakit kronis Garuda.
Bagai jatuh tertimpa tangga, keadaan perusahaan pelat merah tersebut kian kritis akibat dampak pandemi covid-19 yang menekan pendapatan perusahaan habis-habisan.
Misalnya, penerbangan haji dan umrah yang selama ini menjadi salah satu pemasukan utama perusahaan tak lagi bisa diraup selama dua tahun terakhir akibat covid-19. Penerbangan di dalam negeri pun sepi penumpang akibat pengetatan mobilitas lewat kebijakan PSBB hingga PPKM.
Upaya penyehatan Garuda Indonesia sebetulnya sudah mulai digaungkan sejak 2020, namun hingga hari ini belum jelas keberhasilan upaya tersebut. Bahkan, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo blak-blakan menyebut kalau Garuda Indonesia sudah bangkrut secara teknis (technically bankrupt).
Pasalnya, utang perseroan sudah mencapai US$9,75 miliar atau setara Rp138,93 triliun (kurs Rp14.250 per dolar AS) sampai saat ini.
Tak hanya utang yang menumpuk, maskapai pelat merah itu juga tercatat punya ekuitas minus US$2,8 miliar atau Rp114 triliun. Bahkan, menurutnya, nilai ekuitas ini merupakan yang terburuk di jajaran BUMN, melebihi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
"Sebenarnya dalam kondisi seperti ini, istilah perbankan sudah technically bankrupt, technically tapi legally belum," ungkap Tiko, sapaan akrabnya saat rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Selasa (9/11).
Tiko, akrab sapaannya, membeberkan beberapa opsi penyelamatan Garuda Indonesia dari negosiasi dengan seluruh kreditur, restrukturisasi lewat jalur pengadilan di Inggris, menerbitkan obligasi tanpa kupon, hingga meminta bantuan pemerintah lewat kemudahan pencairan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp7,5 triliun.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai Garuda tidak mungkin bisa sembuh dengan kekuatannya sendiri alias harus ada peran dukungan keuangan dari negara dalam menyelesaikan masalah yang mendera perusahaan.
Menurut dia, sah-sah saja pemerintah menggelontorkan bantuan dalam bentuk pinjaman obligasi wajib konversi (OWK). Toh, berbagai maskapai dunia lainnya juga mendapat uluran tangan pemerintahnya agar selamat dari gelombang covid-19.
Dalam hal ini, Toto mengatakan Kementerian Keuangan mesti segera mencairkan sisa PEN tahun lalu yang belum diberikan atau OWK senilai Rp7,5 triliun.
Memang OWK belum bisa dicairkan karena Garuda belum mampu memenuhi kriteria pencairan pinjaman. Namun, ia menilai penting adanya sinyal positif dari pemerintah untuk menyelamatkan Garuda guna memperlancar opsi lainnya, yaitu meyakinkan kreditur akan keberlangsungan Garuda ke depannya.
Toto mengatakan kunci penyelamatan ada di negosiasi dengan kreditur dan lessor, pasalnya bila negosiasi berhasil dilakukan maka utang Garuda bakal turun drastis mencapai 70-85 persen tinggal US$2,6 miliar atau Rp37,05 triliun.
"Kalau langkah itu dikerjakan Garuda masih punya kesempatan untuk survive (selamat)," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/11).
Toto mengatakan Kementerian BUMN harus 'mati-matian' dalam menyelamatkan Garuda karena bakal repot urusannya kalau skenario terburuk terjadi alias Garuda bangkrut. Pasalnya, maskapai pelat merah tersebut selama ini juga mengemban penugasan.
Jika Garuda pailit, Toto menilai bakal terjadi masalah konektivitas di RI karena selama ini Garuda Group selalu mengerjakan penerbangan perintis di rute atau bandara baru yang tak menguntungkan.
Ia menyebut rute-rute sepi tersebut juga membebani keuangan perusahaan, namun sebagai BUMN Garuda Indonesia dan Citilink mesti tetap terbang ke destinasi tersebut.
"Kalau sampai pailit banyak hal yang selama ini dikerjakan Garuda akan 'hilang'," imbuhnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Tak Boleh Lepas Tangan
Pengamat menilai pemerintah harus menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dari utang agar tidak bangkrut dan menyebabkan gejolak di pasar. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Mengamini Toto, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyebut semua anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti satu suara dalam menyelamatkan Garuda guna menghindari tumpukan masalah yang bakal hadir kalau Garuda tak lagi mengudara.
Salah satu permasalahan besar yang dilihat Abra adalah potensi risiko sistemik yang bakal memukul kreditur yang sebagian juga BUMN, misalnya Himbara, PT Pertamina (Persero), hingga PT Angkasa Pura (Persero).
Jika melihat rincian utang Garuda Indonesia, utang terdiri dari utang lessor US$6,35 miliar, ke bank US$967 juta, dan ke vendor BUMN US$630 miliar.
Oleh karena itu ia menyebut Kementerian BUMN harus melakukan kajian risiko sistemik yang ditimbulkan. Jangan sampai, kata dia, terjadi shock ketika Garuda gagal melakukan restrukturisasi.
"Apakah sudah dikaji oleh pemerintah risiko sistemik yang terjadi kalau pailit dan dampaknya ke masing-masing vendor dan kreditur tadi? Apakah sudah cukup kuat menghadapi shock ketika Garuda pailit?" bebernya.
Di sisi lain, Abra mewanti-wanti Kementerian BUMN untuk tidak buru-buru mengambil opsi melepas mayoritas saham pemerintah kepada swasta. Pasalnya, peran penugasan Garuda bisa terancam ketika pemerintah bukan lagi pemilik suara mayoritas.
Ia menilai pemerintah belum perlu melirik opsi tersebut dan mestinya fokus mereformasi internal perusahaan dan memastikan negosiasi bakal berhasil.
Ia menambahkan menteri-menteri Jokowi harus bahu-membahu menyelamatkan Maskapai Nasional tersebut. Apalagi, ia menilai Jokowi sebetulnya sudah memberi sinyal kuat ingin Garuda tetap terbang.
Sinyal tersebut ia baca saat Jokowi memilih menyewa pesawat Boeing B777-300ER milik Garuda Indonesia pada kunjungan ke luar negeri pertamanya selama masa pandemi akhir Oktober lalu.
"Tinggal para menteri-menteri ini bisa menangkap ga keinginan Presiden menyelamatkan Garuda dan secara objektif dan terbuka bisa saling mendukung menyelamatkan Garuda," papar dia.
Tak Boleh Lepas Tangan
Pengamat Penerbangan Gatot Raharjo menyebut pemerintah tak boleh lepas tangan dari tanggung jawab dan mengambil jalan pintas memailitkan Garuda. Ia menjelaskan ada banyak peran krusial yang dipegang Garuda yang berpotensi menimbulkan gejolak nasional bila Garuda pailit.
Pertama, peran konektivitas yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah di pelosok dan rute sepi penumpang.
Kedua, price leader tiket pesawat di RI. Gatot menilai sebagai maskapai full service dan salah satu pemain terbesar di dalam negeri, Garuda punya peran menyeimbangkan harga tiket pesawat.
Gatot menuturkan keberadaan Garuda tidak boleh dilihat hanya sebagai perusahaan penerbangan semata, melainkan bagian krusial dari ekosistem penerbangan RI.
Ketiga, bahaya monopoli. Gatot mengaku khawatir transportasi udara Indonesia bakal dimonopoli oleh Lion Air Group yang saat ini telah menggengam sekitar 50 persen dari total penerbangan. Apalagi, Lion Air juga sedang getol ekspansi dengan meluncurkan Super Air Jet.
Keempat, stabilisasi sosial, ekonomi, dan politik. Gatot menyebut jika Garuda mengecilkan ukurannya atau bahkan pailit, maka bakal terjadi defisit atau kekurangan penawaran di sektor transportasi udara.
Di tengah peningkatan lalu lintas pesawat dengan mulai meredanya kasus covid-19, Gatot mewanti-wanti potensi gejolak sosial, ekonomi, dan politik bila kebutuhan penerbangan dalam negeri tak bisa dipenuhi sedangkan maskapai yang beroperasi bisa dihitung jari.
Oleh karena itu, ia menyebut permasalahan Garuda jangan hanya dilihat dari jumlah utang di atas kertas tapi juga peran krusial yang belum bisa diambil alih oleh maskapai pemerintah atau swasta lainnya.
Selain itu, ia mengingatkan kalau Garuda Indonesia memegang sejarah penting sebagai bentuk keberhasilan konferensi meja bundar RI-Belanda pada 1949.
"Garuda ini sejarahnya kemerdekaan, kan didapat dari konverensi meja bundar. Keberhasilan kita di konferensi meja bundar salah satunya itu penyerahan maskapai nasional dari Belanda ke Indonesia," tutupnya.
