Genjot Kualitas Layanan, BPJS Kesehatan Giatkan Transformasi Digital

Perkembangan teknologi yang semakin pesat sebagai imbas dari pandemi menuntut pelayanan publik di bidang kesehatan untuk mengadakan transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan. Hal itu diwujudkan oleh BPJS Kesehatan yang memilih sinergi guna mengoptimalkan digitalisasi layanan.

"BPJS Kesehatan saat ini, tidak hanya melakukan transformasi digital di titik-titik layanan peserta atau customer journey, namun juga menyentuh ekosistem JKN pada klaster pelayanan kesehatan, bersinergi dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti saat menjadi pembicara Seminar Nasional Virtual Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Digital Transformasi dan Pembiayaan RS di Era Normal pada Senin (15/11).

Ghufron menyatakan, digitalisasi layanan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam proses verifikasi dan pembayaran klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan.

Sejak sebelum pandemi, BPJS Kesehatan telah mengimplementasikan E-Vedika atau Verifikasi Digital Klaim yang kini terus dimatangkan agar mempermudah dan mempercepat verifikasi klaim. Salah satu contohnya, melalui DIVA atau Digital Validation, yang merupakan sistem automasi ketentuan pengkodean klaim INA CBG's dalam aplikasi pengajuan klaim (V-Claim) milik BPJS Kesehatan yang berada di rumah sakit.

Penggunaan DIVA sendiri bertujuan untuk meminimalkan potensi penolakan klaim akibat ketidaksesuaian tata koding INA CBG's.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengimplementasikan sistem E-Vedika dengan pemanfaatan Elektronik Medical Record (E-MR) di rumah sakit. Ghufron menegaskan, penggunaan E-Vedika akan terus diperluas guna mempermudah proses klaim secara elektronik dan valid, serta mempercepat proses sejak pengajuan hingga pembayaran klaim.

Terobosan BPJS Kesehatan berikutnya adalah pemberian Uang Muka Pelayanan Kesehatan bagi rumah sakit, yang dimulai pada 1 November lalu.

"Uang Muka Pelayanan Kesehatan ini dihitung dan diberikan berdasarkan capaian indikator kepatuhan rumah sakit. Nantinya, kami akan mengeluarkan dana dalam persentase tertentu yang diberikan kepada rumah sakit atas klaim yang diajukan namun masih dalam proses verifikasi. Upaya ini bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional rumah sakit," tamujarbah Ghufron.

Direktur RS Anisa Tangerang, Ediansyah sepakat, bahwa digitalisasi tidak bisa ditunda. Manajemen rumah sakit harus segera melakukan asesmen terhadap maturitas digitalisasi layanan, mempersiapkan peta jalan, serta perubahan sistem dan bisnis proses yang akan diterapkan di masing-masing rumah sakit.

"Selain itu perlu adanya kolaborasi antar semua pihak termasuk BPJS Kesehatan agar transformasi digital ini dapat berjalan mulus mengikuti kebutuhan dan perkembangan masyarakat kita. Untuk itu, rumah sakit harus juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang mumpuni dan pembentukan budaya yang kuat dalam menjalankan digitalisasi layanan kesehatan," kata Ediansyah.

Upaya peningkatan kualitas layanan, penciptaan inovasi dan berbagai terobosan itu terus dikembangkan BPJS Kesehatan bersama fasilitas kesehatan, antara lain melalui sistem antrean online yang diimplementasikan terhadap 16.568 FKTP, dan pada 95 persen rumah sakit, juga terintegrasi dengan Mobile JKN.

Selain itu, terdapat juga tampilan informasi ketersediaan tempat tidur dan tampilan jadwal operasi pada aplikasi Mobile JKN. Tak sampai di sana, BPJS Kesehatan juga mengembangkan pelayanan telekonsultasi menggunakan media konsultasi milik FKTP yang saat ini penggunaannya mencapai 5,26 juta, serta telekonsultasi melalui aplikasi Mobile JKN yang dimanfaatkan oleh 8.685 dokter di FKTP.