Setoran ke BPKH Diusulkan Buat Operasional Biro Haji

CNN Indonesia

Rabu, 17 Nov 2021 07:25 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat beberapa usulan dari asosiasi biro perjalanan haji dan umrah. (cnnindonesia/adhiwicaksono).

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima sejumlah usulan dari pengusaha travel umrah dan haji setelah hampir dua tahun tak beroperasi karena pandemi covid-19.

Pertama, Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) meminta agar dana yang sudah disetor ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha biro perjalanan haji dan umrah.

"Jadi minta yang sudah disetorkan ke BPKH bisa dioptimalkan agar pengusaha di bidang perjalanan bisa memperoleh manfaat untuk menunjang operasional," ungkap Airlangga dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/11).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

Produsen Tawarkan Minyak Goreng Rp14 Ribu per Liter Hingga Natal

Ia mengatakan biro perjalanan haji dan umrah tak beroperasi selama hampir dua tahun karena Pemerintah Arab Saudi sempat menutup kegiatan umrah dan haji dari luar negeri.

Kedua, asosiasi biro perjalanan meminta tak ada pajak pertambahan nilai (PPN). Namun, Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah tak memberlakukan PPN bagi biro perjalanan umrah dan haji.

Hanya saja, pihak asosiasi mengaku ada pengecekan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait perpajakan.

Lihat Juga :

Airlangga Optimistis Ekonomi Tembus 6 Persen pada Kuartal IV 2021

"Beberapa usaha perjalanan ini mendapatkan pemeriksaan terkait transaksi-transaksi yang lampau, nanti kami koordinasi dengan DJP," ujar Airlangga.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah akan negosiasi dengan Arab Saudi untuk mengizinkan masyarakat Indonesia melakukan kegiatan umrah dan haji. Saat ini, sebenarnya Arab Saudi sudah mengakui vaksin Sinovac dan Sinopharm, di mana sebagian masyarakat mendapatkan jenis vaksin ini.

Namun, Arab Saudi juga mewajibkan vaksin booster untuk masyarakat Indonesia. Sementara, pemerintah baru memberikan vaksin booster kepada tenaga kesehatan (nakes).

"Pemerintah, Kementerian Agama, akan melakukan diplomasi di Arab Saudi, akan segera kirim tim pekan ini," pungkas Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

(aud/sfr)