ANALISIS

Ahok, Komisaris Rasa Dirut dan 'Something Wrong' Pengawasan di BUMN

Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Selasa, 30 Nov 2021 06:51 WIB
Pengamat memperkirakan langkah Komut Pertamina Ahok membongkar kontrak bisnis merugikan di BUMN dilakukan karena ada 'something wrong' dengan pengawasan BUMN. Pengamat memperkirakan langkah Komut Pertamina Ahok membongkar kontrak bisnis merugikan di BUMN dilakukan karena ada 'something wrong' dengan pengawasan BUMN. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia --

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali jadi sorotan publik karena lantang menyatakan banyak kontrak bisnis BUMN yang merugikan perusahaan. Bahkan, ia marah karena kontrak merugikan ini juga ada di Pertamina.

"Banyak kontrak di BUMN yang merugikan BUMN, termasuk di Pertamina. Itu yang saya marah. Kenapa kontrak-kontrak ini menguntungkan pihak lain? Itu mens rea-nya tidak ada," ucap Ahok di akun Youtube Panggil Saya BTP, Jumat (19/11).

Namun, ia tidak mengungkap secara rinci kontrak bisnis apa yang dimaksud. Begitu juga dengan BUMN mana yang disindirnya.


Kendati begitu, suara lantang mantan gubernur DKI Jakarta itu rupanya tak sejalan dengan Kementerian BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga justru menilai sikap Ahok seolah salah menjalankan peran di perusahaan pelat merah.

"Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina jadi komisaris berasa direktur gitu. Komut rasa Dirut tuh jangan, harus tahu batasan-batasannya," ujar Arya.

Selain itu, menurut Arya, pernyataan Ahok seolah menunjukkan bahwa ia tidak tahu menahu soal kebijakan dan transformasi BUMN yang telah dilakukan oleh kementerian. Arya mengklaim Menteri BUMN Erick Thohir sejatinya sudah sejak dulu mengupayakan agar proyek bisnis di BUMN tidak merugikan, jadi bahan bancakan korupsi, dan lainnya.

"Itu semua sudah dibicarakan Pak Erick jauh-jauh hari. Jadi kita agak bingung, mungkin Pak Ahok tidak mengikuti perkembangan di BUMN karena banyak direksi sudah kita laporkan. Direksi Asabri kita laporkan, direksi Jiwasraya kita laporkan, dan di beberapa BUMN lain kita laporkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat langkah Ahok dalam membuka masalah di internal BUMN ini mungkin sengaja dilakukan demi menyelesaikan masalah. Pasalnya, upaya yang dilakukannya di internal tidak terselesaikan karena ada 'permainan' politik.

"Ada something wrong. Memang idealnya tidak dibuka ke publik karena internal. Tapi mungkin pengawasan tidak berjalan. Jadi fakta ini sengaja dilempar ke publik agar kemudian ditindaklanjuti, bisa jadi kementerian juga kurang masuk ke dalam (perusahaan)," tutur Trubus kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan langkah yang dilakukan Ahok ini untuk konteks tertentu memang perlu dilakukan. Ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengawasi BUMN.

Kendati begitu, menurutnya, memang sebaiknya masalah seperti ini benar-benar diupayakan selesai secara internal. Apalagi persoalan bisnis di perusahaan negara yang tidak berstatus terbuka. Kecuali, masalah yang ada berupa korupsi dan penyelewengan, maka perlu segera dibawa ke pihak berwenang.

Lapor ke Penegak Hukum dan Menteri BUMN

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER