Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan menerapkan teknologi ramah lingkungan pada proyek strategi nasional. Hal itu sejalan dengan target pengurangan emisi (net zero emission) pada 2060.
"Teknologi hijau juga sudah menjadi bagian dari program yang akan diterapkan pada proyek-proyek strategis nasional. Kami berharap (teknologi hijau) pada proyek tersebut dapat direalisasikan," ujar Airlangga saat memberikan sambutan secara virtual dalam The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/11).
Dalam Konferensi Iklim COP26, sambung Airlangga, pemerintah berkomitmen untuk mendorong transisi energi ke energi baru terbarukan (EBT). Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan juga mengingatkan untuk bersiap menghadapi era baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh karenanya, pemerintah membuat sejumlah kebijakan mulai dari pengembangan B30 (campuran biodiesel 30 persen dan 70 persen Solar) hingga B100, bioavtur, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk transportasi dan industri.
Selain itu, pemerintah juga meminta badan usaha yang bersinggungan dengan energi fosil untuk membuat perencanaan matang guna menghadapi era transisi tersebut.
"Kunci dari seluruh hal itu adalah bekerja maksimal dengan menggunakan teknologi hijau sehingga produk yang dihasilkan adalah yang ramah lingkungan dan tentunya bisa mendukung capaian pengurangan emisi karbon," ujarnya.
Pada saat yang sama, pemerintah tetap memperhatikan kecukupan energi guna mendukung kegiatan perekonomian. Untuk itu, persiapan matang perlu dilakukan agar Indonesia bisa mendukung percepatan EBT sembari memastikan ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat.
Dalam hal ini, Indonesia tetap membutuhkan minyak dan gas bumi (migas) sebagai sumber energi dan bahan baku utama. Ia mengingatkan, industri hulu migas memiliki peran penting dalam meningkatkan dan menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi industri hilir seperti pupuk dan petrokimia. Hal ini pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
"Bahkan, gas sebagai sumber daya energi yang rate emisinya rendah tentunya punya peran yang bisa ditingkatkan untuk menggantikan energi fosil lain," terangnya.
Atas alasan ini, pemerintah mendorong peningkatan produksi minyak hingga 1 juta bph dan gas 12 BSCFD pada 2030. Guna mendukungnya, pemerintah memberikan ruang untuk peningkatan investasi dengan berbagai insentif di sektor hulu migas hingga penyederhanaan perizinan.