Hati-hati, Omicron Bisa Infeksi Ekonomi RI Lebih Parah dari Delta

CNN Indonesia
Jumat, 03 Dec 2021 18:58 WIB
Ekonom mengingatkan varian omicron mengancam perekonomian RI. Bahkan, potensinya lebih parah dari serangan varian delta. Ekonom mengingatkan varian omicron mengancam perekonomian RI. Bahkan, potensinya lebih parah dari serangan varian delta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pandemi covid-19 ibarat memasuki babak baru usai varian omicron asal Afrika Selatan muncul dan menyebar ke berbagai negara. Teranyar, omicron yang kabarnya lebih cepat menyebar daripada varian delta, sudah sampai ke Malaysia dan Singapura, tetangga Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat berhati-hati terhadap omicron, meski berbagai langkah pencegahan sudah diambil. Misalnya, penutupan akses masuk ke Indonesia hingga perpanjangan masa karantina menjadi 10 hari bagi mereka yang dari luar negeri.

"Hati-hati yang namanya sekarang ini ancaman gelombang keempat varian omicron, hati-hati. Tadi pagi saya sudah dapat kabar, sudah sampai ke Singapura," ungkap Jokowi di acara arahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Polri dan TNI di Bali, Jumat (3/12).


Tak cuma ke sektor kesehatan, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mewanti-wanti dampak penyebaran varian omicron juga bisa menimbulkan infeksi perekonomian Indonesia.

Bahkan, berpotensi lebih parah dari varian delta. Saat varian delta menyebar, perekonomian Indonesia yang semula bisa tumbuh 7,07 persen pada kuartal II jadi turun ke 3,51 persen pada kuartal III 2021.

"Kalau melihat penyebarannya yang lebih cepat dari delta, bisa saja memberi dampak yang lebih parah dari delta, meski ini tetap mengacu ke bagaimana penanganan kesehatan dari pemerintah," ujar Tauhid kepada CNNIndonesia.com.

Apalagi, lanjutnya, omicron sudah sampai di Negeri Jiran dan sangat mudah masuk ke dalam negeri melalui Pulau Sumatera yang punya banyak pintu masuk. Selanjutnya, menurut Tauhid, dampak infeksi ekonomi bisa lebih parah jika sudah masuk ke Pulau Jawa.

"Soalnya Jawa kalau kena satu daerah saja, misal Jawa Barat atau Jawa Timur itu kena, itu banyak industri, bisa langsung berdampak ke ekonomi nasional," ucapnya.

Kendati begitu, ia belum bisa memberi proyeksi berapa kira-kira kisaran pertumbuhan ekonomi Indonesia bila terinfeksi omicron. Lebih lanjut, ia meminta pemerintah segera membuat langkah-langkah antisipasi, salah satunya mempercepat vaksinasi covid-19 dosis pertama dan kedua serta booster dosis ketiga.

"Ini harus disiapkan dan segera setidaknya akhir Desember atau awal Januari sudah dipercepat seperti Singapura yang sudah booster vaksin ketiga," imbuhnya.

Senada, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara juga menilai ada dampak ekonomi dari omicron jika sampai masuk ke Tanah Air. Sebab, varian baru ini akan membuat pemerintah memberlakukan lagi kebijakan PPKM ketat seperti saat penyebaran varian delta dulu.

"Ini bisa menahan masyarakat untuk konsumsi dan sektor pariwisata yang sebelumnya diperkirakan bisa rebound (bangkit), ternyata tidak bisa dan perlu waktu lebih lama lagi. Begitu juga dengan sektor-sektor lain," kata Bhima.

Proyeksinya, ekonomi Indonesia yang semula diproyeksikan oleh lembaga-lembaga internasional bisa mencapai 5 persen, kemungkinan cuma tumbuh maksimal 4 persen.

"Jadi masih butuh waktu lebih lama untuk solid tumbuh 5 persen seperti masa sebelum pandemi," tuturnya.

Bhima menyarankan pemerintah menambah kembali alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun depan. Saat ini, alokasinya sebenarnya sudah naik dari semula Rp321,2 triliun menjadi Rp414 triliun, tapi menurutnya, angka ini masih kurang untuk mengantisipasi omicron.

"Dana PEN setidaknya harus setara Rp700 triliun atau setara alokasi di 2021 dan tentunya serapan anggarannya juga harus didorong," katanya.

Selanjutnya, program bantuan sosial (bansos) juga harus diperpanjang, termasuk yang sebelumnya tidak akan diberikan lagi, seperti BLT Subsidi Upah (BSU). Tidak ketinggalan, kebijakan yang sekiranya bisa mendisrupsi konsumsi masyarakat justru harus ditunda.

"Seperti kenaikan PPN menjadi 11 persen, itu pun berpeluang untuk ditunda atau tidak diberlakukan pada 2022 ke depan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(uli/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER