Sri Mulyani Akan Masukkan 6 Agenda Prioritas RI di Forum G20
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pertemuan negara-negara G20 akan dimulai dengan rapat menteri keuangan dan gubernur bank sentral dunia. Sebagai presiden G20, Indonesia akan memimpin pembahasan 6 agenda prioritas.
"Ada 6 prioritas agenda yaitu, pertama, exit policy di mana semua negara dalam masa pandemi mengambil kebijakan yang tidak biasa. Apakah dari sektor moneter, fiskal, maupun sektor regulasi sektor keuangan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (9/12).
Ia menambahkan kebijakan exit policy merupakan langkah yang dilakukan setiap negara dan bersifat sementara. Dengan demikian, kebijakan ini harus dilakukan secara koheren dan bersama-sama agar tidak merugikan negara manapun.
Agenda kedua ialah scoring effect yang bertujuan untuk memberikan pemulihan bagi sektor-sektor industri yang masih terdampak pandemi covid-19. Menurutnya, tidak semua sektor dapat segera pulih, sehingga peran G20 dinilai penting untuk memperhatikan sektor yang masih rentang tersebut.
"Ada sektor yang cepat bisa pulih, ada sektor yang harus mendapat perhatian yang lebih, sehingga ini jadi penting antar perekonomian di G20, terutama produktivitas harus naik, dari sisi efisiensi, dan lain-lain," ujarnya.
Agenda ketiga adalah digitalisasi pembayaran yang memerlukan kerja sama internasional. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kerja sama dalam bidang ini dinilai diperlukan agar lebih memperlancar arus pembayaran internasional dan menghubungkan pembayaran antar negara.
Digitalisasi pembayaran ini diharapkan nantinya akan berkesinambungan dengan agenda keempat yakni inklusi keuangan, utamanya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Dalam digitalisasi keuangan juga diupayakan bagaimana inklusi ekonomi dan keuangan. Bagaimana digitalisasi pembayaran dapat mengangkat UMKM dan ekonomi kerakyatan. Itu menjadi sangat penting," kata Perry Warjiyo dalam kesempatan yang sama.
Tidak hanya itu, Perry mengatakan peran digitalisasi keuangan juga dapat mendorong mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Pembahasan mengenai mata uang digital akan difokuskan pada konsep utama, infrastruktur, dan pilihan teknologinya.
Agenda kelima adalah pendanaan berkelanjutan bagi perubahan iklim. Pembahasan ini merupakan langkah lanjutan dari pendanaan berkelanjutan yang sudah dibahas di KTT G20 di Roma dan COP 26 di Glasgow.
"Bagaimana komitmen dunia untuk menghindari diri dari malapetaka perubahan iklim, mesti didukung dari sisi pendanaannya dan ini kita akan berbicara dengan negara maju," kata Ani.
Agenda keenam adalah international taxation atau sistem perpajakan internasional. Menurutnya, pajak perlu semakin dikejar dalam rangka memulihkan kondisi fiskal setiap negara yang dananya habis terkuras akibat pandemi covid-19.
Nantinya, negara-negara G20 akan membahas bagaimana pembentukan sistem perpajakan internasional yang mudah dan adil. Utamanya bagi perusahaan teknologi yang saat ini beroperasi lintas negara.