Wakil Ketua KPPU: Indeks Persaingan Usaha RI 2021 Jauh dari Ideal

Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur S Saragih menyebut capaian nilai indeks persaingan usaha RI 2021 masih jauh dari ideal.

Seperti diketahui, dengan bekerja sama dengan Universitas Padjajaran (Unpad), KPPU merilis nilai indeks persaingan usaha tahun ini. Hasilnya indeks Indonesia tahun ini naik dari 4,65 menjadi 4,81 dari skala 7.

"Angka itu memang sudah melampaui dari yang sebelumnya, namun ini masih jauh dari ideal," ungkap Guntur dalam acara penganugerahan KPPU Award 2021, Selasa (14/12).

Oleh karena itu, menurut Guntur, KPPU masih memiliki banyak tantangan ke depan. Di samping itu, ia juga mengatakan masih banyak indeks persaingan usaha sehat yang menanti untuk dicapai.

Peningkatan indeks persaingan membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun dukungan regulasi. Terlebih, perkembangan dunia usaha dan regulasi saat ini mengalami adaptasi untuk tetap mampu menjalankan tugas dengan maksimal.

Ia juga mengatakan persaingan usaha dan pelaksanaan usaha yang sehat menjadi nilai penting bagi pemulihan ekonomi.

"Persaingan yang sehat akan berimbas pada terciptanya barang dan jasa yang kompetitif dan pada akhirnya masyarakat akan mampu memproduksi dengan lebih baik lagi," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap KPPU dapat turut mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat agenda kerjanya ke depan. Salah satunya dengan memperkuat aspek pengawasan di seluruh sektor.

Ia mengatakan persaingan usaha di sektor digital juga perlu mendapat perhatian. Pasalnya, saat ini industri digital menjadi primadona di tengah gencarnya transformasi teknologi dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia.

Ma'ruf ingin perkembangan teknologi dan ekonomi digital tersebut juga dapat dinikmati oleh semua kalangan pelaku usaha.

"Kita ingin agar buah ekonomi digital dinikmati juga oleh masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM), tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar atau pengusaha global saja," ungkapnya.

Selain itu, untuk mendukung pemulihan ekonomi, Ma'ruf juga ingin KPPU memperluas aspek kerja sama dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, baik perguruan tinggi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun organisasi non-pemerintah.

"Langkah ini penting mengingat persoalan dunia usaha semakin kompleks, serta membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola pengawasan yang dapat diandalkan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]