Tak Bijak Kebut Pemindahan Ibu Kota, Bisa-bisa Jadi Proyek Mangkrak

Pemerintah sepertinya 'ngebet' memindahkan ibu kota baru negara (IKN) di Kabupaten Penajem Paser Utama, Kalimantan Timur, menggantikan DKI Jakarta. Lihatlah, Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN sudah terbentuk. Ketuanya pun sudah ditunjuk. Padahal, UU IKN belum selesai dibahas bersama DPR.

Danis Sumadilaga, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, selaku Ketua Satgas yang ditunjuk oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertugas melaksanakan arah dari penanggungjawab, termasuk menyusun dan mengintegrasikan rencana kerja, program dan anggaran.

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 menyebut bahwa IKN masuk dalam program prioritas 2022. Pemerintah Pusat bahkan menganggarkan Rp510,79 miliar untuk proyek pemindahan ibu kota baru tersebut.

Masalahnya bukan apa-apa, tapi Indonesia masih menghadapi pandemi covid-19, baik ancaman kesehatan masyarakat maupun tekanan ekonomi. Tengok saja, defisit keuangan negara masih lebar. Di satu sisi, pengeluaran deras mengalir. Sedang di sisi lain, penerimaan negara mampet.

Hal itu dibenarkan Ekonom Indef Nailul Huda. Ia menilai pembangunan ibu kota baru semestinya tak masuk dalam skala prioritas tahun depan. Alasannya, karena kebutuhan pembiayaan kesehatan, sosial, dan ekonomi terkait pandemi covid-19 masih jauh lebih penting.

Apalagi, utang RI makin menumpuk. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja memperingatkan bahwa utang RI tahun lalu sudah melampaui batas yang direkomendasikan Dana Moneter Internasional (IMF) dan International Debt Relief (IDR).

Oleh karena itu, Nailul menuturkan mestinya pemerintah bijak memfokuskan anggaran tahun depan untuk penanganan pandemi dengan menambah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang turun drastis pada tahun depan.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mengalokasikan anggaran sebesar Rp414 triliun untuk program PEN 2022. Angkanya merosot 44,4 persen dari anggaran PEN 2021 yang mencapai Rp744,77 triliun.

Menurut Nailul, pemerintah harus menyelesaikan masalah fiskal dulu sebelum menjajaki IKN. Di tengah seretnya pendapatan negara dan tingginya pembiayaan, Nailul khawatir defisit APBN di tahun depan bakal makin melebar.

"Nah itu yang menjadi masalah, pemerintah sepertinya memprioritaskan pembangunan IKN dibandingkan penanganan pandemi. Kalau kita lihat dari pemerintah yang mungkin tutup mata tutup telinga dari para pengamat dan ekonom yang mengatakan kita belum perlu pindah IKN," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/12).

Padahal, jika dalih pemerintah ingin membangun ibu kota baru untuk membangun sumber ekonomi baru yang tidak berpusat di Pulau Jawa, semestinya fokus saja pada pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Namun, Nailul menduga pemerintah ngotot mau pembangunan IKN dimulai tahun depan lantaran sudah kepalang menawarkan lahan investasi ke investor luar.

Salah satu investor yang sudah siap-siap berinvestasi adalah Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dengan menyiapkan dana US$10 miliar atau setara Rp142,8 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS) untuk proyek pembangunan IKN.

Memang, lanjut Nailul, RI menawarkan ladang investasi di IKN karena tidak punya cukup uang dari kocek sendiri. Kebutuhan suntikan dana dari luar menjadi indikator bahwa RI belum siap untuk membangun ibu kota baru.

Bappenas mengungkapkan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp486 triliun dan 54 persennya akan dipenuhi menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Di sisi lain, ia menilai ada motif lain yang mewarnai buru-burunya pembangunan IKN, yaitu ego Jokowi ingin meresmikan ibu kota baru dan meninggalkan warisan (legacy).

Padahal, kata Nailul, Jokowi sudah punya beberapa legacy, seperti MRT, UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, dan lainnya.

"Memang IKN terlalu dipaksakan dan legacy Pak Jokowi banyak tuh, ada UU Cipta Kerja yang buruk, revisi UU KPK juga. Yang buruk juga karena sebenarnya kalau proyek ini gagal di tengah-tengah akan berat bagi penggantinya," terang Nailul.

[Gambas:Video CNN]